Asahan, MISTAR.ID
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Tanjungbalai pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menanggapi aksi warga yang demo soal jalan rusak di Kabupaten Asahan.
Pihak UPTD PUPR Sumut menyatakan komitmennya untuk memperbaiki jalan rusak di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, setelah proyek perbaikan senilai Rp 2,7 triliun yang direncanakan sebelumnya batal terlaksana.
Hal itu disampaikan Ahmad Satibi Simangunsong, Kasubag Tata Usaha UPTD PUPR Sumut – Tanjungbalai, sebagai tanggapan atas tuntutan warga Kecamatan Air Joman, Asahan, yang menggelar aksi unjuk rasa hingga menutup jalan utama Kisaran-Tanjungbalai, pada Senin (4/11/24).
“Sebenarnya pada tahun 2023 lalu, jalan ini telah diprogramkan untuk diperbaiki sepanjang 10,5 kilometer melalui proyek Rp 2,7 triliun. Namun, proyek tersebut batal diselesaikan dan kontraknya terpaksa diputus untuk tahun 2024,” jelas Satibi.
Baca juga: Ratusan Warga Asahan Blokir Jalan Protokol, Desak Perbaikan Infrastruktur Rusak
Satibi menambahkan, meskipun proyek besar itu gagal terlaksana, Pemprovsu tetap berusaha menganggarkan perbaikan sebagian jalan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Sumut 2024.
Saat ini, rencana perbaikan jalan sepanjang total 4,5 kilometer telah diprioritaskan di dua lokasi, yaitu di Air Joman dan Simpang Katarina, Kabupaten Asahan.
“Tahun ini, dalam PAPBD, terdapat dua proyek perbaikan jalan prioritas termasuk di Air Joman. Kami masih menunggu keluarnya Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) sebagai dasar memulai pekerjaan,” tambahnya.
Adapun, dijelaskannya rencana perbaikan jalan sepanjang 4,5 kilometer ini mencakup 3 kilometer di Kecamatan Air Joman dengan anggaran sekitar Rp 18 miliar, dan 1,5 kilometer di Simpang Katarina, Kecamatan Pulo Bandring, dengan anggaran Rp 9 miliar.
Baca juga: Epi Irwansyah Pane dari Partai Golkar jabat Ketua DPRD Asahan 2024-2029
Di sisi lain, Zulkifli Matondang, koordinator aksi warga, mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) untuk segera merealisasikan perbaikan jalan dan mengakhiri janji-janji yang dinilai tidak terealisasi.
“Sudah banyak warga kami yang meninggal di tengah jalan akibat terlambat sampai ke rumah sakit karena harus melewati jalan rusak ini. Selain itu, kondisi jalan yang penuh debu semakin membahayakan kesehatan kami. Kami lelah dengan janji-janji yang tidak ditepati. Kami minta proyek ini segera dimulai pada November ini,” ujar Zulkifli.
Aksi unjuk rasa ini bukan yang pertama kali dilakukan warga. Menurut mereka, jalan protokol di Kecamatan Air Joman ini sudah rusak parah dan belum pernah diperbaiki secara tuntas.
Protes kali ini merupakan aksi kedelapan, dan warga menyebutkan bahwa mereka sudah beberapa kali mengajukan pertanyaan kepada UPTD PUPR Tanjungbalai namun tidak mendapatkan kepastian terkait perbaikan jalan.
Aksi blokade jalan ini mengakibatkan terhentinya arus lalu lintas di kawasan tersebut, sebagai wujud kekecewaan warga atas lambannya respon pemerintah dalam menangani masalah infrastruktur yang mereka alami. (perdana/hm27)
