Simalungun, MISTAR.ID

Puluhan kepala sekolah (Kepsek) yang tergabung dalam Aliansi Kepala Satuan Pendidikan mendatangi Komisi IV DPRD Kabupaten Simalungun.

Para Kepsek itu datang untuk menyampaikan protes terhadap kebijakan regrouping sekolah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Simalungun.

Pasalnya, menurut penilaian para Kepsek itu, kebijakan regrouping yang dilakukan Disdik, cacat hukum dan tidak sesuai dengan regulasi atau peraturan yang berlaku.

Untuk membahasnya, Komisi IV DPRD Simalungun pun menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan Simalungun, Sudiahman Saragih.

RDP dipimpin oleh Ketua Komisi IV, Abdul Razak Siregar, didampingi Wakil Ketua Jefri Saragih, Sekretaris Erwin Parulian Saragih, serta para anggota lainnya.

Salah satu perwakilan aliansi, Suhariani menyampaikan, regrouping yang dilakukan Disdik Simalungun bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Menurutnya, kebijakan ini tidak sesuai dengan Permendikbud Nomor 36 Tahun 2024 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

"Kami menilai proses ini cacat hukum karena tidak melalui persiapan dan prosedur yang benar. Tidak ada musyawarah sebelumnya, dan akibatnya banyak pihak merasa dirugikan, baik secara moral maupun material, termasuk tenaga honorer," ujar Suhariani, Senin (24/2/2025).

Menanggapi hal itu, Kepala Disdik Simalungun, Sudiahman Saragih membantah bahwa kebijakan ini dilakukan tanpa kajian mendalam. Ia menegaskan, proses regrouping telah melalui berbagai tahapan, termasuk konsultasi dengan Kementerian Pendidikan.

"Kami telah membawa data sekolah dan siswa ke Kementerian Pendidikan untuk meminta arahan terkait regrouping. Awalnya, kami merencanakan regrouping bagi sekolah-sekolah yang berjarak tiga kilometer satu sama lain," tuturnya.

"Namun, pihak kementerian menyarankan agar sekolah yang berada dalam satu kawasan atau satu lokasi lebih diutamakan untuk digabung demi efektivitas," sambungnya.

Meski demikian, jawaban dari Kepala Disdik itu tampaknya belum memuaskan pihak aliansi.

Namun, karena anggota DPRD harus menghadiri rapat paripurna, Abdul Razak Siregar, meminta agar pihak Disdik dan aliansi kepala sekolah duduk bersama untuk mencari solusi terbaik. (indra/hm27)