Pematangsiantar, MISTAR.ID

Dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja tahun 2023, Senin (14/3/22), Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Pematangsiantar,  Susanti Dewayani  menyebutkan bahwa kualitas lingkungan hidup di wilayah kepemimpinannya masih memiliki banyak persoalan.

“Perkembangan di tingkat global saat ini semakin meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan hidup. Dengan menelaah kondisi lingkungan hidup saat ini, dari data yang ada, terkait kualitas lingkungan hidup menunjukkan bahwa kota pematangsiantar masih memiliki banyak persoalan,” tuturnya.

Lebih lanjut, dr Susanti mengatakan bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup atau IKLH merupakan salah satu indikator kinerja yang mencerminkan tingkat pencemaran lingkungan. Indeks ini dihitung berdasarkan tiga komponen yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Hutan (ITH).

Baca juga:Peduli Lingkungan, Kapolres Sergai Tanam Pohon

“Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar, pada tahun 2020, nilai IKLH megalami penurunan dari 59,95 persen, menurung menjadi 58,58 persen. Angka ini masuk pada kategori kurang baik. Apabila tidak diantisipasi dengan kebijakan dan tindakan yang tepat, bukan tidak mungkin akan menimbulkan ancaman seperti krisis air bersih dan pangan,” ungkapnya.

Disamping itu, lanjut Susanti, dalam pengelolaan persampahan, jumlah sampah yang terangkut berdasarkan pencatatan di TPA Tanjung Pinggir adalah sebesar 72,4 persen dari timbunan sampah harian sebanyak 179,84 ton per hari atau 514 meter kubik per hari, hanya 17,6 persen yang terkelola melalui kegiatan pengkomposan, pemulung atau lapak barang bekas dan lainnya, sisanya 10 persen tidak terkelola karena tidak terjangkau layanan pengangkutan sampah.

“Kondisi ini diperkuat dengan meningkatnya kasus pencemaran lingkungan, baik sebagai akibat makin padatnya penduduk atau masih rendahnya kesadaran masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat. Pemko Pematangsiantar, dalam hal ini perlu melakukan penanganan secara berkesinambungan guna memastikan kesinambungan kualitas lingkungan hidup yang tetap baik,” ujar Wakil Wali Kota Pematangsiantar yang dilantik Gubernur pada tanggal 22 Februari 2022 lalu itu.

Baca juga:Cabdis Siantar Instruksikan Sekolah Agar Menerapkan “Scan Barcode” PeduliLindungi di Lingkungan Sekolah

Proyeksi anggaran APBD tahun 2023, kata dr Susanti, sebesar Rp941.240.489.758. Anggaran ini harus difokuskan kepada prioritas yang sesuai dengan isu strategis nasional. Ia mengimbau seluruh pimpinan perangkat daerah untuk memahami secara menyeluruh target kinerja urusan pemerintahan yang ditanganinya, yang nantinya akan dituangkan dalam RKPD tahun 2023, dan RPJMD 2022-2027, dengan mengevaluasi sejauh mana pencapaiannya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, perkiraan hasil capaian tahun 2022 dan proyek pencapaiannya pada tahun 2023.

“Untuk itu diperlukan data yang valid dari setiap perangkat daerah. Karena data yang valid adalah kunci keberhasilan dalam pembagunan. Data yang vali djuga sangat dibutuhkan untuk menyusun perencanaan penganggaran, kemudian membuat kebijakan, hingga mengeksekusi kebijakan tersebut untuk hasil yang efektif. Beberapa hari ke depan, kita juga akan melakukan Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kota. Oleh karena itu, pperangkat daerah harus bergerak cepat dalam menyelesaiikan rencana kerjanya masing-masing,” tukasnya. (ferry/hm06)