“Muktamar PKB di Bali sudah memutuskan Muhaimin Iskandar sebagai Ketum bersama KH Ma’ruf Amin selaku Ketua Dewan Syuro. Kemarin rapat pleno PKB yang pertama sudah digelar dan dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Syuro terpilih, KH Ma’ruf Amin,” terangnya.
“Jadi kalau ada yang mengatakan kalau Dewan Syuro kewenangannya dan perannya dikurangi, itu semua hoax. Bohong semua. Karena Dewan Syuro DPP PKB etap mendapatkan tempat yang istimewa, menjadi tempat rujukan dari seluruh pengambilan keputusan strategis di PKB,” lanjutnya.
Selanjutnya Zainul menegaskan, terkait dengan adanya dinamika Muktamar tandingan dan segala macamnya, dipastikan bahwa tidak ada Muktamar PKB selain di Bali.
“Kalau ada yang ingin menggelar Muktamar selain yang di Bali, maka kami pastikan bahwa Muktamar itu adalah ilegal, inkonstitusional, dan makar secara politik,” tegasnya.
Baca juga:Â PKB Resmi Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran
Oleh karena itu menurutnya, hal tersebut sudah bisa ditindak oleh aparat karena pasti melanggar UU Pemilu, UU Parpol, harus diantisipasi oleh para penegak hukum.
“Termasuk kita minta teman-teman di DPW untuk mengantisipasi munculnya gerakan-gerakan yang berupaya untuk merongrong kewibawaan PKB,” tambahnya.
Zainul kemudian menegaskan kembali bahwa Muktamar di Bali sudah legitimate secara politik, secara legal formal sudah disahkan oleh Kemenkumham RI. SK sudah terbit untuk pengurus PKB hasil Muktamar di Bali. Dan sudah dikirim ke KPU, sudah diupload di dalam Sipol-nya KPU.
“Jadi buat mereka yang masih mau buat Muktamar tandingan silahkan buka websitenya KPU, bahwa kepengurusan Muktamar Bali sudah diakui oleh pemerintahan dan gak usah lah coba-coba bikin gerakan yang aneh-aneh. Karena pasti akan kita laporkan, pasti akan kita ambil tindakan-tindakan hukum kepada mereka yang masih ngeyel,” pungkasnya. (maulana/hm25)
