Jakarta, MISTAR.ID
Badan Intelijen Negara (BIN) atau BIN daerah dikabarkan mendapat informasi soal pakta integritas yang ditandatangani oleh Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso guna memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.
Pakta integritas itu mencuat setelah KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Sorong Yan Piet tersebut. Satu berkas yang ditemukan KPK adalah pakta integritas tersebut. Hal ini menjadi polemik.
Ketua KPK Firli Bahuri menyebut akan mengecek terlebih dahulu kebenaran dokumen tersebut.
Perlu diketahui, Yan Piet sedang menjalani proses hukum setelah jadi tersangka kasus dugaan suap terkait pengkondisian temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Baca juga:Â KPU: Paslon Anies-Muhaimin Nomor Urut 1, Prabowo-Gibran 2, Ganjar-Mahfud 3
“Nanti akan saya cek dari mana rekan-rekan akan dapat itu, apakah ada di KPK atau tidak,” ucap Firli di gedung KPK, Selasa (14/11) Kuningan Jakarta Pusat.
Terkait isu itu, Capres Ganjar Pranowo mengaku belum mengetahuinya. Namun, jika pakta integritas tersebut benar adanya, maka ia meminta agar diproses karena merupakan bentuk aparat negara tidak netral. Sebab, Pj Bupati Sorong merupakan ASN.
Ganjar menegaskan, pihaknya tidak menggunakan aparat negara guna memenangkan dirinya di Pilpres mendatang. Menurutnya, dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukan hal tersebut.
Baca juga:Â Muhammadiyah Mendukung Ganjar-Mahfud? Begini Penjelasannya
Sementara Cawapres pendamping Ganjar, Mahfud MD menyebut isu dokumen pakta integritas itu dipastikan tidak masuk ranah masalah hukum. Apalagi, andai dokumen itu ada, tentunya diteken sebelum penetapan capres-cawapres.
Mahfud pun mengaku enggan berspekulasi bahwa dokumen tersebut mencoreng netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Enggak, yang gitu kan bukan masalah hukum. Ya, biarkan saja kalau hukumnya di-clear-kan saja. Itu kan bulan Agustus, belum ada calon-calon resmi, kan,” kata Mahfud pada Selasa (14/11).
Sedangkan Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Chico Hakim masih meragukan keabsahan pakta integritas.
Baca juga:Â Berkunjung ke Muara Taput, Ganjar Pranowo Kagum Melihat Keindahan Danau Toba
Menurut Chico, melalui pengalaman Pilpres 2019, hoaks berbentuk testimoni-testimoni palsu rentan terjadi, surat atau dokumen palsu sengaja disebarkan agar menimbulkan friksi dan polarisasi.
“Rasanya aneh kalau sebuah institusi intelijen negara membuat dokumen yang begitu eksplisit menyatakan kewajiban mendukung kandidat politik. Dan ada kejanggalan dimana dokumen tersebut tidak ber-tanggal/bulan/tahun,” kata Chico kepada CNNIndonesia.com.
TPN Ganjar-Mahfud berharap isu tersebut benar benar ditelusuri hingga tuntas agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi yang menyesatkan.(cnn/hm17)
