Ia juga menyoroti kebutuhan akan informasi yang akurat tentang kinerja pemerintahan, dan merasa keprihatinan atas kurangnya peran pengawasan lembaga legislatif dalam mengevaluasi kinerja pemerintahan.
Shohibul menekankan debat capres menjadi salah satu elemen baru dalam demokrasi yang langka dan muncul hanya sesekali dalam lima tahun.
Hal ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menetapkan arah ke depan setelah masa kepemimpinan Joko Widodo berakhir.
Baca juga : KPU Gelar Rakor Persiapan Debat Cawapres
“Kehausan publik atas kebenaran informasi begitu nyata, khususnya tentang pemerintahan. Bahwa secara normatif, peran kritis pengawasan kelembagaan legislatif yang selama ini sangat diharapkan oleh khalayak, ternyata selalu sepi narasi perimbangan atas kinerja pemerintahan. Seolah jadi pengikut saja dalam oligarki politik dan bingkai legalframework demokrasi dan politik yang dikonstruksi menjauh dari demokrasi,” ucapnya.
Terkait panelis yang bertugas menyusun pertanyaan untuk debat, lanjut Shohibul, dikhawatirkan beberapa di antara mereka mencari pertanyaan yang tidak terlalu menantang posisi Joko Widodo.
Shohibul mengindikasikan hal ini terkait dengan proses pemilihan panelis oleh KPU dan adanya pembatasan yang mungkin mempengaruhi keseluruhan dinamika debat.
