Medan, MISTAR.ID
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah resmi memberi dukungan kepada bakal calon (balon) gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution untuk maju di Pilkada 2024. Dukungan tersebut dikhawatirkan turut mendukung dinasti politik.
Pengamat politik, Boy Anugerah menilai, dengan mengusung Bobby, PKS tidak serta merta mendukung dinasti politik, tapi juga tidak bisa dikatakan sebagai suatu sikap politik yang tepat.
“Apa yang terjadi pada PKS di Sumut, merupakan bentuk rational choice (pilihan rasional) dalam berpolitik,” ujarnya saat dihubungi Mistar, Rabu (14/8/24).
Baca juga:Â Tak Sekedar Turnamen, Bobby Nasution Harap Kejurnas Sepatu Bintang Medan Open Lahirkan Atlet Berprestasi
Boy mencermati ada 3 hal yang mendasari mengapa PKS menjatuhkan pilihan kepada menantu Presiden Jokowi tersebut.
Pertama, mereka sadar bahwa tidak bisa mengusung Edy Rahmayadi sendiri karena terbentur threshold.
Kedua, mereka dituntut untuk menentukan sikap karena regulasi mensyaratkan partai politik (parpol) harus menyatakan sikap untuk memilih kandidat yang mana.
Ketiga, memang ada kecenderungan di level pusat untuk mendukung calon-calon yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) di daerah sebagai bentuk kompensasi jika hendak gabung di kabinet.
Baca juga:Resmi, Golkar Usung Surya Dampingi Bobby Nasution di Pilgubsu 2024
Boy juga menjelaskan, ada banyak faktor yang menentukan pilihan parpol dalam mengusung kandidat di Pilkada. Aspirasi masyarakat di daerah, ketokohan, kepemimpinan, rekam jejak di masyarakat, program kerja ke depan.
“Tapi faktor threshold menjadi yang paling dominan. Threshold ini bisa merubah pilihan sikap parpol dari pilihan ideologis menjadi pragmatis rasional,” jelasnya.
Menurutnya, andai threshold diperkecil atau dihapus, tiap parpol pasti akan mengusung “jagoannya” sendiri dan rakyat punya banyak alternatif pilihan.
“Kalau kita telaah lebih cermat, ada kontradiksi antara sikap KIM dan parpol di luar KIM. KIM cenderung untuk melanjutkan kerja sama di pusat hingga ke daerah-daerah, khususnya provinsi. Ini bisa dilihat di Jakarta, Jatim, Jabar, begitu juga di Sumut,” sebutnya.
Hal ini berbeda dengan partai di luar KIM seperti PKS dan NasDem. Bagi Boy, koalisi mereka di pusat ketika mengusung Anies-Muhaimin tidak berlanjut. Kenapa ada dua sikap yang bertolak belakang?
Baca juga:PKB Jagokan Bobby Nasution di Pilgub Sumut
“Jawabannya adalah hasil Pemilu itu sendiri. Ada kesan bahwa yang terjadi adalah winner takes all, padahal sesungguhnya yang terjadi adalah rational choice yang ditempuh oleh parpol tersebut dalam mendapatkan kekuasaan,” ungkapnya.
Alumnus Magister Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik SGPP Indonesia ini juga berpandangan, KIM memang punya proyeksi jangka panjang.
Oleh karenanya mereka hendak memastikan bahwa kepala-kepala daerah nanti harus yang berada satu kubu dengan capres dan cawapres terpilih.
“Mereka hendak memastikan bahwa jabatan kepala daerah tidak menjadi panggung buat oposisi terhadap Prabowo-Gibran. Ini sudah sempat dinyatakan oleh elit-elit politik di KIM,” pungkasnya. (maulana/hm17)
