“Masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan Pemilu yang bersih dan adil serta bebas dari maney politik. Kami ingin masyarakat tidak hanya sebagai pemilih, tetapi juga menjadi pengawas yang kritis terhadap setiap proses yang terjadi selama pemilihan. Bersama Rakyat Awasi Pemilihan dan bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilihan,” ujarnya.
Amin juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam melawan hoaks yang sering kali beredar menjelang Pemilu, yang dapat memecah belah persatuan dan mempengaruhi pilihan politik secara tidak sehat.
“Hoaks adalah salah satu tantangan terbesar dalam menjaga Pemilu yang berkualitas. Oleh karena itu, kami mengajak masyarakat untuk cerdas dalam menerima informasi, memverifikasi kebenaran, dan tidak mudah percaya pada informasi yang tidak jelas sumbernya. Khususnya pengguna Media Sosial pada tahapan kampanye,” lanjutnya.
Bawaslu Kabupaten Batu Bara juga mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap kampanye hitam (black campaign).
Baca juga : Bawaslu Batu Bara Sosialisasi Pengawasan Tahapan Pilkada 2024
Menurutnya, ini sering kali dilakukan untuk menjatuhkan lawan politik dengan cara yang tidak etis dan tidak sesuai dengan aturan.
Kampanye hitam, menurut Bawaslu, bukan hanya merusak integritas Pemilu, tetapi juga merugikan masyarakat karena dapat memanipulasi informasi demi kepentingan politik tertentu.
“Kampanye hitam ini sering kali menjadi senjata untuk menyerang lawan politik, dan masyarakatlah yang sering kali menjadi korban manipulasi informasi. Oleh sebab itu, kami meminta masyarakat untuk waspada dan tidak terpengaruh oleh informasi yang berbau fitnah atau ujaran kebencian dan pencemaran nama baik seseorang,” ucap M Amin Lubis.
Dengan pemasangan spanduk, Amin berharap masyarakat bisa lebih proaktif dalam melaporkan setiap bentuk pelanggaran Pemilu, baik itu dalam bentuk penyebaran hoaks maupun kampanye hitam.
Masyarakat diimbau Amin untuk segera melaporkan kepada Bawaslu jika menemukan indikasi pelanggaran, agar dapat segera ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. (ebson/hm18)
