Kalau fenomena ini dibiarkan, tentunya akan membuat “ambruk”-nya penggunaan anggaran yang tak rasional.
“Sudah tentu akan memotivasi si calon untuk menghalalkan segala cara.Jika terpilih nanti, tentunya akan berpikir untuk memulangkan modal, ketika saat proses Pilkada,” beber Tomson Pasaribu.
Contohnya, sambung Tomson, jika seorang calon “membeli” suara seorang konstituen sebesar Rp500 ribu, tentunya selama 5 tahun, konstituen telah dibeli harga dirinya sebesar Rp300 per harinya.
“Apapun kebijakan dari si Kepala Daerah tentunya diduga kuat jika tak tepat sasaran untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat banyak. Si Kepala Daerah pun telah “menjengkali” dan mengunci mulut konstituennya agar tak berkutik dan berucap. “Tak usah lagi banyak cerita. Udah kubayari kau,” kata Tomson Pasaribu meniru ucapan sang Kepala Daerah.
Baca juga : JaDI Sumut Sebut Money Politic dapat Hancurkan Akhlak Generasi Bangsa
Untuk mencegah hal yang terjadi seperti ini, harap Tomson Pasaribu, sebaiknya harus ada saling introspeksi diantara Calon Kepala Daerah dan juga para konstituennya untuk tidak bermain “money politic”.
Selain itu, lanjut dia, perlu peran dari penyelenggara Pemilu, khususnya Bawaslu untuk lebih proaktif untuk menjalankan tupoksinya.
“Kalau tak dicegah sejak dini khususnya Bawaslu dan perangkatnya, maka tradisi seperti ini akan terus terjadi. Tentunya pemilu yang demokratis sudah lari dari tujuan yang hakiki,” pungkas Tomson Pasaribu. (poltak/hm18)
