Sementara untuk aparatur sipil negara (ASN) dalam memberikan sanksi atas ketidaknetralan mereka juga sulit. Karena, menurutnya, kewenangan Bawaslu hanya sampai pada mengeluarkan rekomendasi.
Pada bagian lain ia juga menyinggung adanya perangkat pemerintahan yang terlibat.
“Tidak jarang masyarakat melihat ada perangkat pemerintahan yang memasang spanduk atau baliho. Tapi mereka malas melaporkan,” terangnya.
Baca juga : Bawaslu Labura Tolak Permohonan Pasangan Rizal-Darno
Pria lulusan program doktoral di Universitas Padjajaran Bandung itu juga menyatakan pemanfaatan aparatur dan perangkat pemerintah itu sudah terjadi sejak Pemilu 1955.
Salah seorang Staf Bawaslu yang ditanya tentang ketidakhadiran Kades pada acara itu menyebut Bawaslu sudah menyampaikan undangan, khususnya untuk Apdesi. (sunusi/hm18)
