Jakarta, MISTAR.ID
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendukung rencana kerja Polri tahun 2024.
“Program prioritas Polri 2024, kami dukung,” kata Sri usai tampil sebagai tamu dalam acara Musrenbang Polri secara daring, Kamis, 6 Juli 2023.
Tema Rencana Kerja Polri tahun 2024 adalah menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban untuk membantu percepatan perubahan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Baca juga : Bawa KK ke TPS, Sebanyak 4 Juta Pemilih Dapat Gunakan Hak Suara di Pemilu 2024
Menurut Sri, tema Kamtibmas yang akan muncul tahun depan adalah pelaksanaan Pemilu, meski bukan satu-satunya.
Banyak ancaman terhadap Kamtibmas yang bisa datang dari dalam maupun luar negeri, seperti aspek sosial, interaktif dan teknologi yang harus terus diidentifikasi.
Sementara itu, terkait rencana kerja Polri, dirinya berharap Polri mampu menciptakan lingkungan yang sehat bagi dunia usaha.
Baca juga : Presiden Senegal Macky Sall Putuskan Tidak Ikuti Pemilu 2024
“Ekonomi yang inklusif ini membuat badan publik, termasuk kepolisian, dapat terus mendukung keseimbangan sosial,” ujarnya.
Artinya, masyarakat terutama di tingkat akar rumput dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, terlindungi dan merasakan pentingnya keamanan sehingga dapat mengembangkan usahanya dengan baik dengan birokrasi termasuk kepolisian dan APH sebagai lembaga pendukung, bukan dianggap sebagai momok atau beban.
“Hal ini tentunya membutuhkan mindset pelayanan yang sangat baik,” tambah Sri. Selain itu, pagu indikatif Polri akan tetap menjadi yang terbesar ketiga pada tahun 2024 untuk menjamin kelancaran rencana kerja Polri.
Baca juga : Khusus Pemilu 2024, Panduan Daring Disiapkan Kemenkominfo untuk Masyarakat
“Kami berharap ini dapat memenuhi kebutuhan untuk mulai membangun sumber daya manusia, memberikan kompensasi yang memadai untuk biaya operasi kepolisian dan mendukung berbagai kegiatan penting,” kata Sri.
Terakhir, dia memastikan Departemen Keuangan terus bekerja sama dengan baik bersama Polri. Menurutnya, mengamankan Indonesia harus dilakukan bersama seluruh kementerian/lembaga.
“Tidak ada satupun instansi atau lembaga yang dapat melakukannya sendiri. Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi sangat diperlukan,” kata Sri. (okz/hm18)
