Baca Juga :Â Maju Wali Kota Medan, Aulia Rachman Daftar ke NasDem
Boy menjelaskan bahwa dinamika politik di daerah tidak terlepas dari dinamika politik di pusat, termasuk dinamika parpol dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Hanya saja dinamika yang berkembang bukan menunjukkan demokratisasi atau arah gerak yang positif, melainkan wajah oligarki.
“Dukungan sebuah parpol kepada calon di Pilkada seharusnya berdasarkan pertimbangan dan aspirasi di daerah, pusat hanya mengakomodir. Yang terjadi pada jamaknya Pilkada hari ini adalah mekanisme top-down yang diambil oleh parpol di level pusat, atas nama koalisi besar dan lain sebagainya,” jelasnya.
Baginya ini buruk untuk demokrasi karena menyalahi aspirasi dan pertimbangan dibuat berdasarkan kepentingan elit tertentu. Kartelisasi mematikan aspirasi di level bawah. Buruknya, rakyat sebagai konstituen difait accompli.
Baca Juga :Â Aulia Rachman Tak Perlu Lampirkan Surat Cuti Saat Mendaftar ke KPU
Apa yang terjadi pada Aulia Rachman juga terjadi pada Anies Baswedan. Menurut Boy, ini akan menjadi pembelajaran politik yang mahal bagi keduanya.
Ada baiknya ke depan calon-calon kepala daerah menyiapkan jalur independen sebagai jangkar, jadi tidak mudah diprank oleh parpol yang tidak bisa dipegang janjinya. Dari sisi UU Pilkada, juga perlu dilakukan revisi.
“Dalam hemat saya pola komunikasi dan dukungan oleh parpol untuk kandidat perlu diatur secara spesifik. Parpol yang membatalkan secara sepihak dan tanpa argumentasi perlu mendapatkan sanksi hukum. Rusak demokrasi jika parpol berlaku seperti preman pasar yang meninggalkan keadaban politik,” pungkasnya. (maulana/hm24)
