Di situ kan ada sebuah simbol bahwa keberadaan Airlangga dianggap bisa menghambat stabilitas politik pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan.
“Kalau bicara koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran, siapa sih dua orang yang dianggap paling berkuasa di situ, ada yang namanya Jokowi, ada yang namanya Prabowo. Tapi ini hanya sebuah analisis politik,” jelasnya.
Menurut Yunarto, hal ini tidak bisa dibuktikan sampai kemudian minimal kalau mau dibaca kodenya, siapa aktor politik yang ikut bermain.
Baca juga:Â Istana: Tak Ada Kaitan Presiden dengan Pengunduran Airlangga
Lebih lanjut dikatakannya, hal ini nanti akan terlihat atau terbaca pada saat penentuan pelaksana tugas (Plt) dan pada saat Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang  mau tidak mau, harus diadakan sebelum pendaftaran Pilkada.
“Nanti akan kita lihat siapa yang menguat dalam konteks Munaslub, apakah orang yang dianggap dekat dengan Jokowi, apakah orang yang dianggap dekat dengan Prabowo, atau orang yang memang dianggap masih dekat dengan Airlangga atau orang-orang yang memang kita tahu didukung oleh DPD-DPD Golkar secara bottom-up. Nanti mungkin kita akan bisa lebih menganalisis setelah muncul nama-nama itu,” tutupnya. (maulana/hm25)
