Oleh: Rika Suartiningsih
Pergeseran merupakan hal yang biasa. Namun bisa terasa tidak biasa jika dilakukan menjelang pilkada, sebuah pesta demokrasi yang menghasilkan pemimpin. Karena yang namanya pemilihan penuh dengan dinamika perebutan kedudukan atau kekuasaan yang bisa saja melakukan banyak cara untuk kemenangan.
Dan di tengah pergeseran itu adalah pergeseran penjabat Gubernur Sumatera Utara. Agus Fatoni resmi dilantik Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) di Sasana Bakti Praja Kemendagri, Jakarta, Senin (24/6/24).
Agus Fatoni mengatakan siap melanjutkan roda Pemerintahan Provinsi Sumut. Sesuai dengan arahan Mendagri, Pj Gubernur Sumut ini memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik.
Agus Fatoni tentunya bukan sosok yang sembarang. Ia memiliki pengalaman yang mumpuni, merupakan jebolan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), pernah dua kali menjadi Pj Gubernur, yakni di Sulawesi Utara dan Sumatera Selatan. Agus juga merupakan seorang Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri.
Baca juga:Diusung Golkar Maju Pilkada Sumut, Bobby Nasution: Pak Ijeck Legowo
Menurut Mendagri Tito, jabatannya sekarang di Sumut bak naik kelas sedikit. Pengalamannya akan diuji di wilayah heterogeny dan multi etnis di ditambah lagi ada event besar, PON yang akan dilaksanakan September, dan yang tidak kalah membutuhkan energi adalah event Pilkada.
Tito justru menempatkan Agus Fatoni karena tidak ingin ambil risko karena ia dianggap berpengalaman jadi Pj dua kali dan mengerti tentang keuangan daerah. PON menuut Tito akan menuai banyak masalahnya banyak tentang keuangan. Dan menurut pengamat politik, pesta demokrasi sekelas pilkada di sumut juga banyak tantangan dan gesekan yang tak kalah kuat.
Sementara itu Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin dikabarkan akan menggantikan posisi Lalu Gita Ariadi sebagai Pj Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB). Hassanudin memiliki latar belakang militer lulusan Akmil Artileri Pertahanan Udara (Arhanud) 1989. Kemudian dia melanjutkan pendidikan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) dan menjadi lulusan terbaik pada 2003.
Desas desus, pergeseran jabatan hasanuddin ini tidak terlepas kepentingan pilkada Sumatera Utara. Jiwa korsa yang dimiliki para lulusan Akmil akan susah dibendung dan menjadikan pergulatan dalam pemilihan kepala daerah akan bias.
Pengamat politik dari Universitas Islam Sumatera Utara Rafriandi Nasution menilai pergantian Pj Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin tak lepas dari proses pemilihan kepala daerah yang tengah berlangsung.
Menurutnya, pergantian Pj Gubernur Sumut dari sosok seorang mantan Jenderal TNI dengan sosok sipil dari Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni juga tak lepas dalam rangka pemenangan calon Gubernur Sumut.
“Penunjukkan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni jadi Pj Gubsu itu menunjukkan hasil monitoring dan evaluasi lemah di Sumut. Itu secara tersurat dan tersirat. Namun yang tersirat bahwa positif sudah Edy Rahmayadi maju sebagai calon Gubernur dari PDIP melawan Bobby Nasution,” kata Rafriandi kepada media belum lama ini.
Namun dilain pihak Analis politik Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting menilai, pengangkatan Agus Fatoni jadi Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) menggantikan Hassanudin tidak mengandung satu unsur polemik. Sebab, dia memiliki latar belakang dari kalangan profesional.
Baca juga:AHY Dukung Edy Rahmayadi di Pilkada Sumut 2024
Di luar itu, gerakan penolakan massa atas pengangkatan Agus Fatoni juga di luar perkiraan. Sepanjang masa, belum pernah terjadi aksi penolakan pejabat yang dikirimkan pemerintah pusat ke daerah. Tak ingin berandai-andai, apakah penolakan tersebut murni datangnya dari para mahasiswa, ada pesanan atau ini awal permulaan gesekan itu mulai ditampakan.
Dikabarkan, aksi penolakan itu dimobilisasi dari aliansi organisasi mahasiswa. Penolakannya adalah karena pergantian ini mereka nilai syarat kepentingan politik. Kepentingan politik siapa, mungkin ini bisa dirasakan, direnungkan dan disimpulkan oleh mereka.
Meski Namanya pesta, pilkada tetaplah menuai gesekan. Besar atau kecil tergantung seberapa besar kekuatan para pihak yang berkompetisi dan seberapa besar netralitas penyelenggara juga seberapa netralnya TNI dan Polri. (*)
