Jakarta, MISTAR.ID
Diperkirakan posisi menteri triumvirat di kabinet Presiden-Wakil Presiden Terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tak bakal diserahkan ke partai politik (parpol).
Diketahui menteri triumvirat adalah Menteri Luar Negeri (Menlu), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Pertahanan (Menhan).
Ketiganya secara bersama-sama bakal bertugas menggantikan Presiden dan Wakil Presiden yang tak bisa melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya.
Baca juga:NasDem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Bukan Minta Jatah Menteri
“Apabila berhalangan Presiden dan Wapres, mereka akan memimpin bertiga. Dan ini saya anggap bakal strategis, jangan diberikan orang partai,” ujar Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda dalam siaran I NI LUH di YouTube Kompas TV, seperti dilansir, pada Rabu (1/5/24).
Hanta memperkirakan ada kemungkinan posisi Mendagri tetap akan diisi Tito Karnavian yang juga orangnya Presiden Joko Widodo (Jokowi). Lalu keberadaan Menhan bisa diisi Letnan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin yang juga orang dekat Prabowo.
“Pak Tito dekat dengan Prabowo, pak Tito orangnya Jokowi. Itu dapat jadi contohnya lanjut, misal ya. Lalu pak Sjafri. Menlu, kita tunggu siapa,” kata Hanta.
Selain itu, posisi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Keuangan (Menkeu) sampai Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) juga dianggap tak akan diberikan ke parpol. Pasalnya, posisi itu begitu strategis sebab berhubungan menguasai hajat hidup rakyat dan dapur kekuasaan kepala negara.
Baca juga:Surya Paloh: NasDem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran
Itu pastinya tak terlepas dari jumlah koalisi Prabowo yang banyak dan kemauannya untuk merangkul semua pihak. “Jika menambah 20 atau 24 (menteri dari partai), kemudian dibandingkan 34 (jumlah menteri) itu kesannya proporsinya besar,” ucap Hanta.
Dia juga menuturkan, ada peluang jumlah nomenklatur menteri yang ditambahkan. Ini bisa jadi 34, 40 atau bahkan lebih. Hanta juga menyatakan, kabinet yang gemuk berpeluang menyebabkan pemerintahan berlangsung kurang efektif.
Pasalnya, semakin banyak menteri berpotensi membuat Prabowo menjadi Presiden tidak leluasa, sebab berjibun tumpang tindih antar kementerian. (kcm/hm16)
