Jakarta, MISTAR.ID
PDIP mengkritik langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencegah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly bepergian ke luar negeri.
Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, menyebut keputusan tersebut sebagai langkah yang tidak masuk akal. Ia menilai tindakan KPK ini semakin menunjukkan adanya upaya kriminalisasi terhadap PDIP.
“Alasan pencekalan Pak Yasonna juga tidak jelas,” ujar Guntur, Rabu (25/12/24), dilansir dari CNN Indonesia.
Ia juga mempertanyakan agresivitas KPK dalam kasus suap Harun Masiku yang menyeret nama Hasto Kristiyanto sebagai tersangka. Menurutnya, kasus ini tidak menimbulkan kerugian negara yang besar dan terlihat seperti ‘pesanan’.
Baca juga:Â Namanya Disebut PDIP Terkait Hasto Tersangka, Jokowi: Sudah Pensiunan
“Apakah KPK sedang menerima ‘orderan’ untuk menyerang PDI Perjuangan?” sindirnya.
Guntur membandingkan prioritas KPK dalam kasus ini dengan dugaan korupsi yang melibatkan keluarga Presiden Jokowi. Ia menilai kasus-kasus yang lebih besar, seperti dugaan korupsi Blok Medan, justru terkesan diabaikan.
“Kasus Blok Medan sampai sekarang tidak ada kabarnya. Bahkan laporan dugaan korupsi keluarga Jokowi yang dilayangkan Ubaidilah Badrun juga tidak ditindaklanjuti,” tambah Guntur.
Diketahui, KPK melarang Hasto Kristiyanto dan Yasonna Laoly ke luar negeri untuk enam bulan ke depan. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menyatakan pencekalan ini diperlukan untuk mendukung penyidikan kasus suap Harun Masiku.
Baca juga:Â PDIP Siapkan Tim Hukum untuk Membela Hasto yang Jadi Tersangka
“Keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi,” ujar Tessa dalam keterangannya.
Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku, sementara Yasonna dicekal karena dinilai memiliki keterkaitan dengan kasus tersebut. (cnn/hm20)
