Jakarta, MISTAR.ID

Kepala Kantor Komunikasi Presiden (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menegaskan bahwa pemblokiran dana IKN bukan berarti anggaran tidak dialokasikan, melainkan penggunaannya masih belum dibuka.

"Blokir itu bukan karena anggarannya tidak ada. Anggarannya sudah ada, hanya saja belum dibuka. Anggaran IKN saat ini ada di Kementerian PU dan Otorita IKN," jelas Hasan di Jakarta Pusat, seperti dilansir dari detiknews, Senin (10/2/25).

Hasan menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN. Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp48 triliun dalam lima tahun ke depan untuk proyek ini.

"Komitmen Presiden sudah jelas. Seperti yang disampaikan Menko Infrastruktur beberapa hari lalu, dalam lima tahun ke depan, Presiden berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN dengan anggaran Rp 48 triliun," ujar Hasan.

Hasan juga menjelaskan bahwa pemerintah akan fokus menyelesaikan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), termasuk pembangunan fasilitas bagi lembaga yudikatif dan legislatif.

"Target pemerintah adalah menyelesaikan kawasan inti pusat pemerintahan, membangun fasilitas yudikatif dan legislatif. Sisanya nanti akan dikembangkan oleh pihak swasta," kata Hasan.

Informasi dana IKN diblokir diketahui dari Menteri PU Dody Hanggodo. Ia mengungkapkan bahwa anggaran IKN untuk 2025 belum direalisasikan, karena masih diblokir oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Menurut Dody, kondisi ini membuat pihaknya belum memiliki anggaran untuk menjalankan proyek, sehingga pembangunan IKN belum menunjukkan perkembangan signifikan.

"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Anggaran kita diblokir semua. Anggarannya nggak ada, progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya," ujar Dody berseloroh usai Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/25). (detik/hm20)