“Salah satu tantangan yang dihadapi BPJS Kesehatan ialah meningkatnya kasus penyakit berbiaya katastropik, seperti kanker, diabetes, dan hipertensi, di mana tahun 2023 mencapai Rp34,7 triliun. Dalam mengatasi hal ini, BPJS Kesehatan tengah gencar mensosialisasikan skrining kesehatan secara dini dan mengelola penyakit kronis melalui Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis), yang menyediakan layanan khusus bagi penderita diabetes dan hipertensi,” terang Ghufron.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menuturkan soal capaian UHC melalui program JKN di Indonesia tersebut tergolong sangat cepat dibandingkan dengan negara maju sekali pun. Menyambut pemerintahan baru Prabowo, dirinya yakin bahwa program JKN tetap menjadi bagian prioritas.
“Kesehatan merupakan hak setiap warga negara, dan pastinya pemerintahan baru tetap berkomitmen secara berkesinambungan menjaga Program JKN menjadi salah satu program strategis negara. Kami juga mengajak seluruh pemangku kepentingan turut senantiasa mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan program JKN,” ucap Hasan.
Baca juga:Airlangga: Pemerintah Belum Bahas Wacana Iuran BPJS Kesehatan Naik
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena menuturkan, BPJS Kesehatan tidak hanya berperan pada sektor kesehatan, tetapi turut menjadi bagian dari transformasi bangsa. Ia pun menerangkan bahwa kontribusi dan peran dari berbagai pihak sangat penting dalam menjaga ekosistem JKN.
“Peran BPJS Kesehatan sebagai penggerak ekonomi sangat penting, namun dengan semakin besar kepesertaan JKN, kita harus memastikan layanan di fasilitas kesehatan tetap optimal,” ungkapnya.
Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, Nunung Nuryartono sendiri menekankan mengenai pentingnya memastikan keberlanjutan dan stabilitas pelaksanaan program JKN. Ia berpendapat bahwa hal tersebut sangat penting diperhatikan dalam menjaga pengelolaan program JKN.
“Pertama adalah penguatan tata kelola program JKN, yang diiringi dengan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Tak hanya itu, yang terakhir adalah menjaga efektivitas program,” kata Nunung.
Baca juga:Mulai 1 Agustus, Kepesertaan BPJS Kesehatan Jadi Syarat Wajib Urus SKCK
Koordinator Advokasi Jaminan Sosial BPJS Watch, Timboel Siregar dengan tegas mengaku sangat mendukung pentingnya kolaborasi dengan stakeholder. Menurutnya, BPJS Kesehatan sendiri tak akan bisa berjalan sendiri tanpa adanya dukungan berbagai pihak dalam optimalisasi layanan, keaktifan peserta, dan kesinambungan iuran.
Di bawah pemerintahan yang baru, kata Timboel, BPJS Kesehatan melakukan berbagai strategi dan kolaborasi serta bertekad dalam menjaga keberlangsungan program JKN demi tercapainya Indonesia yang sehat dan sejahtera.
Namun melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 semakin mempertegas bahwa dukungan kementerian/lembaga turut serta dalam kesuksesan penyelenggaraan Program JKN,” ujar Timboel. (patiar/ril)
