Jakarta, MISTAR.ID
Pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan rapat bersama dengan Satuan Tugas (Satgas) Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada hari ini, Kamis (12/12/24).
Rapat itu membahas soal pelanggaran netralitas yang dilakukan ASN pada tahapan Pilkada 2024. Seperti disampaikan Pelaksana Tugas Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto.
“Nanti kita bahas dengan anggota Satgas dulu ya, kan ada Kemendagri, ada MenPANRB. Kami mau rapat sebentar lagi,” ujar Haryomo kepada awak media antara di Kantor Kementerian PANRB.
Sebelumnya, Pelaksana Harian Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Syarmadani menyebutkan bahwa sebanyak 19 ASN pelanggar netralitas Pilkada 2024 telah diberikan hukuman.
Baca juga: Netralitas ASN Siantar Jelang Pilkada Serentak, BKN Awasi Lewat Sistem Informasi
Secara keseluruhan, katanya, terdapat 1.158 ASN yang diduga tidak netral selama pelaksanaan tahapan Pilkada 2024 kemarin.
“Dari dugaan keterlibatan 1.158 ASN instansi daerah yang terkait netralitas yang diadukan, itu 667 yang menunggu verifikasi BKN karena memang terpusat, terpadu satu pintu untuk pengaduan,” ungkap Syarmadani, pada Rabu (4/12/24) lalu.
Dan sebanyak 436 dari 1.158 pengaduan, sedang menunggu tindak lanjut pejabat pembina kepegawaian (PPK).
“Kemudian 4 aduan ASN dengan status kepegawaian diberhentikan, pensiun, APS (atas permintaan sendiri), atau sudah berhenti, pensiun,” katanya.
Syarmadani juga mengungkapkan, 24 pengaduan ASN berstatus yang tidak terbukti melanggar netralitas, 27 pengaduan telah dibatalkan, dan 60 pengaduan berstatus ditolak. (ant/hm27)
