Jakarta, MISTAR.ID
Banjir yang melanda Jakarta akibat diguyur hujan deras beberapa hari terakhir disebut tak melulu tanggung jawab Pemprov DKI. Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas meminta pemerintah pusat turun tangan menangani masalah banjir Ibu Kota.
“(Banjir) Ini bukan hanya Pemerintah DKI aja, ada tanggung jawab dari PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), pemerintah pusat. Kan Ibu Kota,” kata Hasbiallah saat dihubungi Rabu (24/2/21).
Hasbiallah menyatakan penanganan banjir di Jakarta perlu koordinasi dan sinergi antara pusat, DKI, serta pemerintah daerah kota-kota penyangga Jakarta. Ia menyoroti kinerja Kementerian PUPR mengenai pembangunan Bendungan Ciawi dan Sukamahi di Bogor. Menurutnya, jika pembangunan dua bendungan itu rampung, setidaknya banjir di Jakarta lebih terkendali.
Baca juga: Jakarta ‘Dikepung’ Banjir, Ketinggian Mencapai 150 Cm, Ribuan Orang Mengungsi
“Yang menentukan jalan atau tidaknya pembangunan di Ciawi situ, bendungan yang besar itu dari pemerintah pusat, PUPR. Tapi sampai sekarang bisa dicek, jalan atau tidak,” ujarnya.
Sementara itu, Fraksi PSI meminta Kepala Dinas Sumber Daya Air Jakarta, Yusmada Faizal untuk memperbaiki komunikasi dengan Kementerian PUPR dalam rangka penanggulangan banjir. Menurut Justin, beberapa tahun belakangan kerja sama antara Pemprov DKI dan Kementerian PUPR kurang lancar.
“Saya mendengar Kementerian PUPR sulit mengajak Pemprov DKI untuk berkoordinasi mengenai rencana pembangunan di Jakarta. Saya harap Pak Gubernur dan jajarannya meninggalkan ego pribadi demi kepentingan rakyat banyak,” kata Justin.
Ia mengatakan Kementerian PUPR sedang melaksanakan beberapa proyek penanganan banjir Jakarta. Di hulu, terdapat pembangunan bendungan Ciawi dan Sukamahi yang akan mengurangi debit air sebesar 30 persen.
Sementara, di hilir ada pembangunan Stasiun Pompa Ancol Sentiong senilai Rp497,2 miliar yang mampu mengalirkan air 50 meter kubik per detik. Proyek Kementerian PUPR lainnya adalah pembangunan tanggul pantai dan normalisasi sungai.
Baca juga: Ini 26 Titik Lokasi Banjir di Jakarta Termasuk Kawasan Elit Kemang
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria menyinggung tanggung jawab Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil dalam pengendalian banjir di Ibu Kota dan daerah sekitarnya.
Menurut Riza, Sofyan seharusnya memimpin penanganan banjir seperti tertuang dalam Perpres Nomor 60 tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur.
Juru Bicara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Teuku Taufiqulhadi mengatakan pihaknya tak masalah menjadi koordinator penanganan banjir di Jabodetabek. Namun, ia khawatir pemerintah daerah tak memiliki pekerjaan apabila penanganan banjir sepenuhnya diambil alih ATR/BPN. (cnn/hm09)
