Medan, MISTAR.ID
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mendesak pemerintah untuk membatalkan seluruh Proyek Strategis Nasional (PSN) yang justru terbukti merugikan rakyat.
Desakan tersebut disampaikan oleh YLBHI melalui Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Muhammad Alinafiah Matondang, kepada Mistar via seluler dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional yang jatuh pada 24 September 2023 kemarin.
“YLBHI dan 18 Kantor LBH di seluruh tanah air mendesak pemerintah, DPR, kementerian, dan lembaga terkait untuk membatalkan PSN yang justru terbukti merugikan rakyat, memicu praktik kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh negara melalui aparaturnya kepada rakyat di berbagai daerah,” desaknya, Selasa (26/9/23).
Selain itu, YLBHI juga mendesak para pemerintah untuk menghentikan perampasan tanah rakyat atas nama hak pengelolaan dan mengeklaim tanah negara.
Baca juga: YLBHI Nyatakan Sikap Tolak Upaya Pelemahan KPK
“Hentikan penggunaan pendekatan keamanan dan kekerasan dalam penyelesaian konflik sumber daya alam (SDA) dan PSN. Kemudian, menarik seluruh aparat keamanan dari wilayah konflik agraria dan PSN,” ujar Alinafiah.
Di samping itu, dilanjutkan Alinafiah, YLBHI juga mendesak para pemerintah untuk mencabut Undang-Undang (UU) Cipta Kerja beserta turunannya sebagai pemicu meningkatnya praktik perampasan tanah dan kekerasan terhadap rakyat.
“Pemerintah harus menghentikan program-program nasional berkedok reforma agraria atau reforma agraria palsu. YLBHI juga mendesak pemerintah untuk menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap seluruh pejuang agraria dan lingkungan hidup,” lanjutnya.
