Sebelumnya, wilayah Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan dan sekitarnya disebut-sebut menjadi salah satu daerah yang rawan penggunaan narkotika.
Guna mengatasi masalah tersebut, Presiden RI Joko Widodo mengundang Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setya Imam Efendi dan Pangdam I Bukit Barisan Mayjen TNI Mochamad Hasan ikuti rapat terbatas dengan Presiden RI Joko Widodo, pada Senin (11/9/23) lalu.
Rapat tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BNN RI Komjen Pol. Petrus Reinhard Golose, melalui kanal YouTube siaran pers Sekretariat Presiden RI pada Senin (11/9/23).
Baca juga: Polda Sumut Amankan 4 Perampok Nasabah Bank Antar Provinsi
“Sore, hari ini langsung di bawah pimpinan Presiden RI. Kita melaksanakan rapat terbatas masalah penanggulangan narkotika di Indonesia,” kata Komjen Petrus dalam keterangan persnya.
Untuk penanganan permasalahan narkotika di Indonesia, lanjut Komjen Petrus, akan ditangani secara ekstra-ordinary. Artinya, penanganannya sama dengan penanganan inflasi dan stunting di Indonesia
“Kemudian, salah satu yang menjadi prioritas adalah Sumut. Disini sudah hadir Kapolda Sumut dan Pangdam, termasuk ada sembilan daerah lain. Jadi totalnya ada sepuluh daerah,” kata Petrus.
Baca juga: Satpas Polda Sumut Gelar Layanan SIM Keliling 24 Jam Sampai 23 September
Meski secara ekstra-ordinary, tetap dalam bingkai penegakan hukum, pencegahan dan rehabilitasi, yang sesuai dengan undang-undang.
“Selaku Kepala BNN RI, saya sangat apresiasi apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa tingkat prevalensi di Indonesia bahwa, 1,95 % untuk penggunaan narkoba dan dalam jumlah populasi sekitar 3,66 juta orang,” kata dia.
Lanjut Petrus, untuk di Sumut sendiri, jumlah narapidana sangat tinggi di dalam lembaga pemasyarakatan.
“Berarti banyak juga pengguna yang harus kita rehabilitasi, terangnya. Semoga apa yang diperintahkan oleh Presiden bisa kita lakukan dan bisa kita laksanakan terutama dengan tindakan yang riil,” sambungnya lagi. (Matius/hm20)
