Willy menambahkan bisa saja pihak buruh setuju jika Iuran buruh atau pekerja swasta direvisi dipotong 0,5 persen saja dan 2,5 Persen ditanggung Pengusaha.
Tidak hanya itu, Pemerintah seharusnya menambahkan juga iurannya agar buruh dan rakyat mendapat tanggung jawab rumah layak huni.
“Jika iuran totalnya 3% juga pastinya tidak cukup buat perumahan rakyat yang layak, maka pemerintah harus menambah persentase iuranya menjadi diatas 3 persen, itu baru bisa,” papar Willy.
Baca juga : Buruh Jabar Protes Penyelenggaraan Tapera
Willy menyampaikan pihaknya akan menyampaikan protes penolakan PP Tapera tersebut dengan melakukan aksi turun kejalan, harapnya pemerintah serius untuk perumahaan rakyat tapi tidak membebani rakyat dengan iuran yang besar.
“Kita akan siapkan aksi dalam waktu dekat, dan sedang berkoordinasi dengan SP/SB di Sumut yang juga menolak, semoga pemerintah peka dan revisi PP Tapera,” tandasnya. (anita/hm18)
