“Jadi sistemnya kita nanti juga akan dibantu pihak swasta melalui dana corporate social responsibility (CSR). Kita sesuaikan lah nanti dengan anggaran yang ada. Kalau secara keseluruhan, jumlah pekerja rentan sekitar 168.000 pekerja. Dimana setiap bulan yang harus kita bayar sebesar Rp16.800 per orang. Makanya sistemnya bertahap, tahun ini kita cover dulu sebagian, tahun depan untuk sisanya,” katanya.
Untuk tahun depan, sambung Illyan, pihaknya berencana akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp6 miliar untuk mengcover BPJS ketenagakerjaan pekerja rentan di Kota Medan.
“Di P-APBD tahun depan kita masukkan anggarannya. Kami juga berharap pihak swasta bisa bersama-sama memperhatikan nasib pekerja rentan ini. Seperti ojol, status mereka hanya rekanan, sehingga memang tidak ada jaminan untuk mereka. Makanya ini menjadi perhatian kita,” sebutnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Medan Sementara, Wong Chun Sen mendorong Pemko Medan untuk segera merealisasikan pengcoveran BPJS Ketenagakerjaan terhadap pekerja rentan di Kota Medan.
Baca juga : Tidak Ada Aksi Ojol di Siantar, Pengemudi: Kita Kurang Kompak Padahal Kebijakan Menjepit
“Anggaran sudah ada, kita harap segera direalisasikan. Hanya saja validasi datanya harus benar-benar, jangan sampai yang mampu malah dicover juga,” ucap Wong.
Wong menyebut tidak semua ojol masuk dalam kategori pekerja rentan. Sebab, ada juga masyarakat yang menarik ojol hanya untuk mengisi waktu luang.
“Banyak memang yang memang menggantung hidupnya dengan ojol, tapi ada juga yang hanya sekedar mengisi waktu luang. Makanya saya bilang validasinya harus benar-benar,” tambahnya. (rahmad/hm18)
