“Progress investasi juga perlu diketahui publik untuk menilai apakah proyek ini dijalankan dengan feasibility studi yang baik atau tidak. Porsi investasi itu hampir 80 persen dari total dana pembangunan keseluruhan,” lanjutnya.
Menurut Boy, pemerintah semestinya membenahi dahulu persoalan-persoalan mendasar di IKN sebelum memberikan banyak insentif seperti ini kepada pelaku usaha.
Ada 36 ribu hektar tanah yang belum clean and clear untuk pembangunan IKN. Dua ribu di antaranya masih dihuni oleh penduduk.
Baca juga:Â Mulai 10 Agustus, Pembangunan IKN Dihentikan Sementara
“Ini yang menjadi persoalan investor untuk masuk. Pemerintah seperti menafikan persoalan ini demi menggenjot pembangunan infrastruktur,” tambahnya.
Dikatakan Boy, banyaknya kewenangan yang diberikan kepada Otorita IKN (OIKN) melalui perpres ini perlu dicermati. Keberadaan OIKN ini bertentangan dengan UU Pemerintahan Daerah.
Kedudukan Kepala Otorita IKN ini setara menteri dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Ini kurang tepat karena IKN ini peruntukannya sebagai wilayah administratif ibu kota, bukan lembaga sektoral.
Baca juga:Â Mulai 15 Juli, Kementerian PUPR Salurkan Air Bersih ke IKN
“Lalu tidak ada parlemen daerah yang mengawasi. Siapa yang melakukan checks and balances secara cermat atas pembangunan yang berjalan?” sebutnya.
