“Era Post-Truth ini memang membahayakan. Jurang pemisah antara fakta dan kebohongan sudah hampir samar. Sebab, si penyebar berita bohong selalu membumbuinya dengan hal-hal yang bersifat emosional,” lanjutnya.
“Itulah mengapa berita Hoax sangat mudah dikonsumsi oleh masyarakat. Saya menghimbau masyarakat, agar tidak mudah termakan isu negatif yang belum tentu kebenarannya,” tandasnya.
Sahran melanjutkan, andil pemerintah juga sangat diharapkan untuk menyelesaikan polemik ini. Ia berharap, pemerintah dapat menyelesaikan konflik tersebut dan menyarankan untuk memisahkan wilayah pengungsi.
“Jika tidak, konflik sosial bisa saja terjadi,” sebutnya.
Baca Juga: Keberadaan 137 Orang Imigran Rohingya di Pidie Ditolak Warga
Selain itu, Sahran juga berharap pemerintah bersama negara-negara ASEAN lainnya segera membangun diplomasi dan menekan pemerintahan Myanmar untuk dapat menyelesaikan masalah domestiknya.
“Sebaiknya, wilayah penampungan sementara bagi pengungsi Rohingya di lakukan terpisah dari pemukiman penduduk,” sarannya.
Solusi terbaik, menurut Sahran, adalah penyelesaian dari hulu, yakni mengembalikan hak mereka (pengungsi) atas tanah kelahirannya, status kewarganegaraan yang sudah lama tidak diakui serta keamanan mereka ketika kembali ke negara asal.
“Untuk itu, perlu upaya diplomatis dengan negara-negara ASEAN bersama menekan Myanmar agar dapat menyelesaikan kasus ini. Begitupun, tentu ini bukanlah langkah yang mudah, sebab melibatkan proses politik dan tekanan internasional,” tutup Sahran. (Dinda/hm22)
