“Masih banyak juga kondisi jalan yang susah untuk ditempuh. Sehingga para pemilik transportasi meminta upah yang sangat tinggi. Hal ini bisa menyebabkan terhambatnya kegiatan masyarakat,” katanya.
Di sisi lain, perwakilan dari dapil IX (Kabupaten Toba, Tapanuli Utara, Humbahas, Tapanuli Tengah, dan Kota Sibolga) menyampaikan di beberapa daerah masih banyak terdapat rumah masyarakat yang tidak layak huni. Sehingga program Bedah Rumah masih sangat dibutuhkan di sana.
Sementara pada dapil X (Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar), Franky Partogi Wijaya Sirait menyampaikan penataan alun-alun di Kota Pematangsiantar belum maksimal.
Baca juga :Â Sebelum Dilantik, Calon Anggota DPRD Sumut Wajib Serahkan LHKPN
“Masih kurang maksimal, sehingga belum terlihat bagus secara estetika. Hal ini bisa berdampak pada minimnya ketertarikan masyarakat untuk datang ke sana,” sebutnya.
Franky juga banyak menyoroti beberapa hal terkait pendidikan, yaitu dari ruang sekolah yang tidak layak hingga di beberapa wilayah di Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar yang belum memiliki SMA dan SMK Negeri.
Rapat Paripurna DPRD tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Sumut, Sutarto dan dihadiri Penjabat (Pj ) Gubernur Sumut, Agus Fatoni, Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Arief Sudarto dan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah. (maulana/hm18)
