Medan, MISTAR.ID
Saat Pandemi Covid-19 sekarang ini telah disepakati oleh dunia internasional dan pemerintah Indonesia bahwa seluruh kegiatan yang menimbulkan kerumunan massa tidak boleh dilakukan karena sangat berbahaya. Salah satu penyebab terjadinya kerumunan belakangan ini adalah vaksinasi massal.
Karenanya, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Sumatera Utara (Sumut) juga sependapat dengan IDI Pematangsiantar-Simalungun, yang meminta pada pemerintah pusat hingga daerah untuk tidak melakukan kegiatan vaksinasi yang justru menimbulkan kerumunan.
Baca Juga: Nakes Banyak Terpapar Covid-19 Akibat Vaksinasi Kerumunan, IDI Siantar Mendesak Rubah Caranya
“Negara Republik Indonesia (RI) ini pernah punya pengalaman melakukan vaksinasi, melakukan pekan imunisasi nasional. Jadi negara yang kita ini telah punya sistem yang eksis melakukan itu semua. Kenapa keberhasilan masa lalu mengenai vaksinasi ini tidak diikuti. Malah tiba-tiba ada sistem yang baru yang belum teruji,” kata Ketua IDI Cabang Sumut, dr Ramlan Sitompul SpTHT- KL (K) pada mistar.id, Minggu (15/8/21).
Seandainya, lanjut dr Ramlan bisa diberdayakan fasilitas kesehatan (faskes) yang ada di Indonesia mulai dari rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, faskes tingkat I yang merupakan provider BPJS Kesehatan, klinik swasta bukan provider BPJS yang menurutnya sangat banyak jumlahnya maka vaksinasi akan terarah.
Baca Juga: Vaksinasi Massal di GOR Serbaguna Deli Serdang Ricuh, BEM Nusantara Minta Kapolda Sumut Dievaluasi
“Misalnya saja diperintahkan untuk melakukan itu di faskes dan institusi lain selain institusi kesehatan membackup maka vaksinasi ini bisa diatur dan bisa terarah. Sekarang ini masalahnya vaksinasi ini digelar secara berkerumun. Itu tidak baik. Maka diberdayakan saja puskesmas, klinik pemerintah, klinik swasta, rumah sakit,” sebutnya dan mengatakan bahwa ada sekitar 70 ribu nakes yang bisa dilibatkan dan dibantu oleh institusi lain tapi sekarang sudah terbalik. Nakes yang membantu institusi lain tersebut.
Sambungnya, dalam kerumunan yang mengumpulkan massa juga bisa menimbulkan anafilaktik syok yakni menyebabkan seseorang mati atau meninggal dunia dalam kerumunan. Sehingga Ia menyarankan janganlah membuat vaksinasi massal lagi.
Baca Juga: Terjadi Kerumunan Vaksin Covid-19, Poldasu: Antusias Warga Tinggi
“Malu kita, seolah-olah kita ini kampungan. Backup tenaga profesional untuk melakukan itu. Disusun jadwalnya. Kita punya data kepesertaan itu. Saya ambil contoh untuk Kota Medan saja yang terdaftar dalam pelayanan BPJS lebih dari 80% penduduknya. Terdata dengan baik ada namanya, alamatnya, nomor telepon dan semua sudah tersistem dengan baik. Tinggal dihubungi saja masyarakatnya. Diarahkan di klinik mana dengan jadwal yang telah ditentukan. Maka memudahkan. Kalau kerumunan itu sudah berapa persen rupanya vaksinasinya tercapai? Banyak manyasarak yang merumpi disana,” terangnya.
Untuk itu, IDI Sumut sangat menyesalkan kerumunan terkait vaksinasi yang telah terjadi belakangan ini di Sumut. IDI Sumut berharap seluruh institusi yang mempunyai peran di sektor kesehatan itu bekerjasama dengan baik.
“Yakinlah, kalau kita gandeng seperti BPJS Kesehatan yang memiliki data yang bagus saat ini mengenai identitas masyarakat, daripada ditempel pengumuman untuk datang ramai-ramai mengikuti vaksinasi massal. Sudah saatnya kita memanusiakan manusia kita menghargai martabat bangsa kita. Apalagi kerumunan ini terus terjadi di Medan, Deliserdang muncul pulak lagi di Siantar. Jadi kalau begini terus gak selesai-selesai Covid-19 ini. Maka harus dikelola dengan baiklah vaksinasi ini melalui data yang telah kita miliki,” pungkasnya.(anita/hm02)
