Menurut Ika, hal ini menjadi tantangan terbesar dalam menekan angka stunting, yaitu perilaku dan keterbatasan serta kemampuan masyarakat dari sisi ekonomi.
Pemerintah berkomitmen saat ini untuk menurunkan angka stunting dengan melakukan penanganan stunting lintas OPD.
“Selain itu, yang kita perkuat lagi untuk kolaborasi dengan akademisi, terutama universitas dan khususnya Fakultas Kesehatan serta keterlibatan BUMD, BUMN, swasta dan masyarakat termasuk media untuk lebih baik ke depannya,” ungkapnya.
Sementara itu, mengutip Ketua Dewan Ahli Hapsari, Lely Zailani, menyebut hasil kolaborasi dari lokakarya dalam kegiatan itu dilakukan penyusunan solusi dan penguatan TPPS Sumut.
Baca Juga: Partai Demokrat: Anies Gandeng Cak Imin Jadi Cawapres
Di mana sampai pertengahan 2023, progres tersebut belum kelihatan setelah ada pergantian SK TPPS dari sekretariat di BKKBN ke Dinas PPPA.
“Perubahan itu yang masih belum kuat apa yang harus mau dilakukan. Melalui rapat kerja tadi diharapkan bisa membantu memperkuat TPPS, itu konteksnya. Kita menemukan bahwa saat ini masih ada tata kelola yang lemah dimana strategi konvergensinya di dalam TPPS antara 12 OPD yang masih lemah koordinasinya,” ungkapnya.
Kemudian, lanjut Lely, dari hasil rapat juga ditemukan kapasitas SDM di kabupaten/kota untuk laporan dan pendataan juga masih lemah.
Bahkan untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran berupa bantuan operasional keluarga berencana dari BKKBN juga belum terserap maksimal.
“Nah kita juga berharap anggaran di setiap OPD dan dana desa untuk penekanan angka stunting bisa dikelola dengan maksimal untuk ke depannya,” pungkasnya. (Anita/hm22)
