Untuk meminimalisir potensi kecurangan, pentingnya pembekalan yang memprioritaskan integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.
Namun, Suhadi belum dapat menyebutkan secara spesifik wilayah mana yang rawan dan menyarankan agar koordinasi dengan KPU Sumut perlu dilakukan.
Ia juga menekankan pengalaman kecurangan yang pernah terjadi pada Pemilu 2019 terkait dengan manipulasi suara di beberapa kecamatan.
Baca juga : Antisipatif Bencana Saat Pemilu, Bawaslu Sumut: Akan Lakukan Pemetaan Wilayah.
“Suara partai politik diberikan kepada calon legislatif, tanpa mengurangi suara partai politik itu sendiri. Namun, suara yang seharusnya untuk partai lain diambil oleh caleg, inilah yang perlu kita atasi,” jelasnya.
Beberapa wilayah yang menjadi sorotan terkait kecurangan sebelumnya antara lain Nias Barat, Medan dalam proses penghitungan suara, dan Tapanuli Utara yang memerlukan pemilihan ulang. (khairul/hm18)
