Medan, MISTAR.ID
Baru-baru ini Presiden Joko Widodo menyoroti minimnya dokter spesialis yang ada di Indonesia dan ini menjadi salah satu masalah terbesar dalam sistem pelayanan kesehatan.
Menanggapi hal ini, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), dr Ramlan Sitompul mengatakan pada prinsipnya semua dokter itu bersedia ditugaskan dimana saja.
Ia melihat yang menjadi masalah adalah tindakan pemerintah untuk membangun sarana prasarana yang baik belum maksimal. Sehingga potensi para spesialis untuk mengimplementasikan ilmunya jadi terhambat dan bahkan bisa menjadi malpraktik medis karena memberikan layanan tidak sesuai SOP akibat sarana tidak standar.
“Itu salah satunya.Lalu, beberapa waktu lalu kita sudah atur organisasi profesi bahwasanya adik-adik kami dokter yang baru selesai itu bekerjalah di daerah, jangan terus di kota-kota saja kan. Namun, kemudian oleh beberapa lembaga malah memprotes itu. Wah masa juniornya gak bisa masuk. Juniornya kok bully-bully. Ada kata-kata begitu. Akhirnya kita diam dan atur saja masing masing begitulah,” terang dr Ramlan pada Mistar, Kamis (2/5/2024).
Baca juga: Kekurangan Dokter Spesialis, Kemenkes Siapkan 2.000 Beasiswa
Menurut Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorokan kondisi ini telah menjadikan jarak antara mereka. Sehingga pemerataan tidak bisa tercipta.
“Akhirnya makin jauhlah kapal ini. Artinya kita sudah usahakan kok. Dulunya seperti di kebidanan yang gak bisa masuk sini di Kota Medan. Karena kita mau pemerataan. Tapi itu ditentang bahkan pemerintah sendiri. Seingat aku ya. Masa dihalang halangi praktek di sini gitulah yang terjadi,” bebernya.
Bahkan saat ini untuk jumlah data dokter spesialis Ramlan mengaku tidak mengetahui jumlah pastinya. “Aku gak tahu pasti datanya seperti apa saat ini,” pungkasnya. (anita/hm17)
