Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Medan lainnya, Dedy Aksyari Nasution juga mempertanyakan kelengkapan izin AMDAL Polonia Garden. Namun, pihak pengembang justru mengatakan bahwa izin AMDAL Polonia Garden masih dalam pengurusan.
“Izin AMDAL belum ada tapi PBG nya sudah ada. Ini maksudnya apa? Bagaimana ceritanya AMDAL belum ada tapi PBG sudah ada. Jadi kalau misalnya AMDAL nya tidak bisa keluar bagaimana? Memang bisa kita batalkan pembangunannya, sementara bangunan sudah berdiri. Aneh-aneh saja kalian ini,” cetus Dedy.
Tak hanya itu, setelah meninjau lokasi pembangunan, Dedy juga menyebutkan bahwa Polonia Garden diduga tidak memenuhi standar ketersediaan lahan minimal 20 persen sebagai kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
Baca juga: Siswa SDN Minim, DPRD Medan Dukung Konsep Sekolah Digabung
“Kalau kita lihat, lahan untuk RTH pada proyek pembangunan yang dilakukan ini juga sangat minim, saya yakin tidak sampai 20 persen. Padahal berdasarkan ketentuan, seharusnya pihak pengembang menyisihkan minimal 20 persen lahannya untuk RTH,” ungkapnya.
Melihat banyaknya kejanggalan perizinan pembangunan Polonia Garden, Komisi IV DPRD Medan pun mengaku akan segera menyurati pihak pengembang untuk dapat hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di gedung DPRD Kota Medan.
“Kita akan surati mereka untuk RDP dengan membawa seluruh kelengkapan dokumen perizinan yang dimiliki,” pungkasnya. (rahmad/hm20)
