Medan, MISTAR.ID

Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) menggelar diskusi kajian strategis berjudul “Dinasti Politik dalam Kacamata Konstitusi: Pelanggaran Etik Sampai Dinasti Politik”.

Diskusi politik yang dilakukan di areal kampus UINSU pada Kamis (21/12/23) dihadiri puluhan mahasiswa. Narasumber, Ibnu Arsib, seorang Penggiat Literasi Konstitusi dan Demokrasi, memimpin diskusi yang menyibak praktik politik dinasti di Indonesia.

Ketua DEMA FSH UINSU, Satria Bambang Gempita, membuka acara dengan menegaskan peran mahasiswa dalam mengatasi problematika bangsa, termasuk kemunduran demokrasi akibat politik dinasti.

Baca juga : Germadi Tolak Politik Dinasti dan Pelanggar HAM Sebagai Capres

“Dalam membangun tatanan kenegaraan, mahasiswa harus tetap menjalankan peran sebagai civil society, menjadi penyeimbang dan pelopor perubahan bagi bangsa dan negara,” jelasnya.

Dalam ulasannya, Satria mengkritisi pelanggaran etik pejabat publik, khususnya di Mahkamah Konstitusi (MK), yang menyuburkan praktik politik dinasti.

Ia menyoroti pelanggaran etik Ketua MK, Anwar Usman, dan menilai bahwa kekuasaan tidak seharusnya digunakan untuk karir politik.