Terpisah, salah satu Aktivis Perempuan Sumut lainnya, Rina M Sitompul mengatakan tidak adanya keterisian perempuan di KPU Sumut menjadi presiden buruk untuk pelaksanaan Pemilu nanti. Sebelumnya juga di Bawaslu Sumut tidak ada perwakilan perempuan.
“Karena secara normatifnya dalam UU Pemilu itu ada ketentuan memperhatikan keterwakilan perempuan ini terhadap penyelenggara Pemilu baik tingkat Bawaslu, KPU mulai dari pusat dan provinsi juga kabupaten. Nah, lagi-lagi setelah Bawaslu tidak ada keterwakilan perempuan ini KPU juga seperti itu. Apakah seolah-olah mengalihkan kedudukan perempuan ini tidak cukup penting. Itu sudah menjadi ketidakpatuhan penyelenggara terhadap konstitusi keterwakilan perempuan itu dia yang kita sesalkan lagi,” ungkapnya.
Baca juga:Â KPU Sumut Gelar Tes Psikologi Calon KPU Paluta dan Batubara
Bahkan dengan kosongnya perempuan di KPU Sumut dan Bawaslu Sumut, artinya ada kemunduran peradaban demokrasi dalam posisi 20 tahun yang lalu.
“Karena perempuan saat ini hanya menjadi penonton padahal kalau komposisi untuk Suara DPT itu mungkin malahan banyak perempuan. Kalau ada perempuan pilih perempuan habislah itu laki-laki. Kalau didasarkan ketidakmampuan ia membantah hal itu. Nah, kalau terkait adanya kepentingan politik saya gak tahu ya karena secara kasat mata itu tidak bisa dibuktikan,” pungkasnya. (Anita/hm20)
