Belawan, MISTAR.ID
Dalam rangka Bulan Bakti Nelayan Tahun 2023, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membantu 1.000 paket sembako kepada nelayan Kelurahan Bagan Deli yang merupakan ekstrim kemiskinan di Kota Medan, pada Jumat (8/12/23).
Acara yang dilaksanakan di halaman kantor Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan ini dihadiri Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Sumatera Utara, (Sumut), Hasanuddin, Pangdam I/ Bukit Barisan, Mayjen TNI Mochammad Hasan, mewakili Kapolda, Wali Kota Medan, Danlantamal l Belawan Dir Polairud Polda, Kapolres Pelabuhan Belawan dan undangan lainnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian KKP, Agus Suherman dalam pidatonya yang disampaikan Kepala PPS Belawan, Asep Saefulloh mengatakan, kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (Bakti Nelayan) ini menjadi bukti pihaknya mengapresiasi para nelayan sebagai tulang punggung produksi perikanan tangkap nasional.
Baca juga:Nelayan Medan Belawan Dipermudah untuk Akses BBM Subsidi
Agus menuturkan, kegiatan perikanan tangkap di Provinsi Sumut menjadi salah satu kontributor produksi yaitu 366.549 ton dari total produksi nasional tahun 2022 adalah 7.339.551 ton atau menyumbang 5.07% dari produksi perikanan nasional (statistik KKP 2022).
“Untuk itu mulai dari beragam tantangan yang saat ini kita hadapi dalam subsektor perikanan tangkap nasional harus diatasi bersama. Ini agar bertransformasi menjadi jauh lebih terukur, maju dan berkelanjutan dan benar-benar bisa menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional,” paparnya.
Sedangkan ragam tantangan tersebut, antara lain jumlah kapal perikanan yang semakin banyak dari waktu ke waktu. Namun hal itu belum mengindikasikan adanya titik manfaat yang optimum baik bagi nelayan, pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya.
Baca juga:Newsroom: Sampan Nelayan Pengangkut BBM Curian Terbakar di Belawan
“Ragam tantangan itu harus diuraikan satu per satu dan carikan solusinya. Apabila semua bersinergi untuk melakukan transformasi,maka bisa melakukan lompatan dalam perbaikan tata kelola perikanan nasional secara fundamental,” sebut Agus.
Dengan latar belakang dimaksud, Kementerian KKP beserta seluruh pemangku kepentingan mencanangkan inisiatif penting dan strategis, yaitu kebijakan ekonomi biru.
Filosofi dari kebijakan ini menggabungkan aspek biologi, ekologi, sosial dan ekonomi yang seimbang dalam tata kelola kelautan dan perikanan nasional. Selanjutnya dijabarkan ke dalam 5 grand design pengelolaan kelautan dan perikanan.
Baca juga:Pertemuan KKP-FAO Sepakati ‘Bali Strategy’ untuk Berantas Ilegal Fishing
Selain bakti nelayan dan fasilitasi asuransi mandiri, Ditjen Perikanan tangkap memiliki banyak program lain, antara lain bantuan alat tangkap, mesin kapal perikanan, bimbingan teknis (bimtek) diversifikasi usaha nelayan, fasilitasi permodalan usaha nelayan, Sertifikat Hak atas Tanah Nelayan(Sehat), Pengembangan kelembagaan nelayan melalui korporasi nelayan hingga pengembangan Kampung Nelayan Maju (Kalaju) dan Kampung Nelayan Modern (Kalamo).
Melalui Kalaju dan Kalamo, Kementerian KKP ingin mengembangkan kampung nelayan menjadi lebih maju, bersih, higienis dan tertata, serta disinergikan dengan peningkatan produktivitas dan kapasitas usaha nelayan agar menjadi lebih sejahtera.
“Lebih dari 79 lokasi pada tahun 2023 ini kita sasar untuk pelaksanaan Kalaju. Di Sumut setidaknya akan dilaksanakan di Desa Jaring Halus, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat,” tutup Agus. (kamaluddin/hm16)
