Bangkok, MISTAR.ID

Thailand kembali bergolak. Aksi unjuk rasa yang terhenti tahun lalu kini bergulir lagi ketika ratusan pengunjuk rasa pro-demokrasi di Thailand kembali turun ke jalan di Bangkok pada Kamis (24/6/21). Mereka kembali menyerukan pengunduran diri Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha dan perubahan konstitusi terhadap monarki yang kuat di negara itu.

Unjuk rasa tersebut kembali digelar meski menentang larangan pertemuan publik karena pandemi sebagaimana dilansir media. Aksi itu digelar ketika pemerintahan Prayuth menghadapi kritik publik atas penanganan wabah virus corona, pemulihan ekonomi yang lambat, dan kebijakan vaksin yang melibatkan perusahaan milik Raja Maha Vajiralongkorn.

“Konstitusi harus datang dari rakyat,” kata pemimpin demonstrasi, Jatupat “Pai Daodin” Boonpattararaksa, kepada massa di Bangkok. Tahun lalu, demonstrasi yang dipimpin oleh angkatan muda Thailand menarik ratusan orang di seluruh negeri.

Baca juga: Tak Bermasker Di Ruang Publik, PM Thailand Didenda Rp2,7 Juta

Namun, aksi mereka terhenti setelah aparat Thailand menindak demonstran dengan menahan para pemimpin protes dan munculnya gelombang baru infeksi Covid-19. Sebelum aksi demonstrasi kembali digelar pada Kamis, para pengunjuk rasa telah melanggar tabu dengan mengkritik raja. Di bawah hukum lese majeste, barangsiapa yang mencemarkan nama baik keluarga kerajaan Thailand dapat dihukum hingga 15 tahun penjara.

Pada Maret, puluhan pengunjuk rasa terluka ketika polisi menembakkan meriam air, gas air mata, dan peluru karet untuk membubarkan protes. Aksi demonstrasi pada Kamis tersebut bertepatan dengan hari ketika Thailand mengumumkan berakhirnya monarki absolut pada 24 Juni 1932.

Selain itu, aksi tersebut juga diikuti oleh beberapa mantan pendukung Prayuth sebagaimana dilansir media. “Dalam 89 tahun sejak berakhirnya absolutisme, kami tidak mendapat tempat,” kata Jatupat.

Wakil Kepala Polisi Bangkok Piya Tavichai mengatakan, sekitar 2.500 personel polisi telah dikerahkan untuk menjaga ketertiban. “Menggelar pertemuan saat ini tidak tepat karena bisa memicu penyebaran virus lebih lanjut,” kata Piya. (kompas/hm09)