Beijing, MISTAR.ID
Pemerintah China resmi memperpanjang kebijakan transit bebas visa menjadi 240 jam atau 10 hari bagi warga negara dari 54 negara, ungkap juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, dalam konferensi pers di Beijing, Selasa (17/12/24). Kebijakan ini sebelumnya hanya memberikan izin tinggal selama 72 hingga 144 jam.
Lin Jian mengumumkan bahwa jumlah pelabuhan masuk yang melayani kebijakan transit bebas visa akan meningkat dari 39 menjadi 60, termasuk Bandara Internasional Chengdu Tianfu di Sichuan dan Bandara Internasional Sanya Phoenix di Hainan.
Wilayah yang diizinkan juga diperluas ke 24 provinsi, termasuk Shanxi, Anhui, Jiangxi, Hainan, dan Guizhou.
“Kami mendorong pelancong asing untuk menjadikan China sebagai salah satu destinasi perjalanan mereka dan menikmati keindahan warisan budaya seperti Tembok Besar serta wisata alam lainnya,” ujar Lin.
Baca juga: China Eksekusi Mati Mantan Pejabat yang Terlibat Korupsi
Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong kunjungan wisatawan asing dan memperkuat konektivitas global China. Namun, kebijakan ini tidak berlaku untuk tujuan bekerja, belajar, atau aktivitas lain yang memerlukan izin khusus.
Badan Imigrasi Nasional China (NIA) melaporkan bahwa pada periode Januari hingga November 2024, sebanyak 29,218 juta warga asing masuk ke China melalui berbagai pelabuhan, meningkat 86,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, 17,44 juta memanfaatkan fasilitas bebas visa, naik 123,3% dibanding periode yang sama tahun lalu.
Fasilitas transit bebas visa ini mencakup 54 negara, termasuk:
- Negara Schengen: Austria, Belgia, Prancis, Jerman, Italia, Spanyol, dan lainnya.
- Eropa Lainnya: Inggris, Rusia, Irlandia, Serbia, Bulgaria, dan lainnya.
- Amerika: Amerika Serikat, Kanada, Brasil, Meksiko, Argentina, dan Chile.
- Asia-Pasifik: Jepang, Korea Selatan, Singapura, Brunei, Australia, dan Selandia Baru.
Kebijakan ini diharapkan meningkatkan kunjungan wisatawan internasional dan memperkuat sektor pariwisata di China, terutama di provinsi-provinsi baru yang kini masuk dalam cakupan kebijakan ini. (ant/hm25)
