Laporan tersebut dipublikasikan oleh Disclose, sebuah situs jurnalisme investigasi Prancis.
Disclose mengatakan bahwa otoritas Prancis di bawah kepemimpinan Presiden François Hollande dan Presiden Emmanuel Macron selalu mendapat informasi tentang perkembangan tersebut dari staf di beberapa departemen militer, tetapi keprihatinan mereka diabaikan.
Pada saat publikasi, Disclose mengakui bahwa laporan tersebut mencakup rahasia keamanan nasional. Namun Disclose beralasan, mereka bersedia mengungkapkan hal itu demi prinsip dasar demokrasi: hak untuk mendapatkan informasi.
“Konsep ‘informasi rahasia’ tidak dapat dijadikan dasar untuk melindungi kampanye eksekusi sewenang-wenang terhadap warga sipil,” kata Disclose seperti dikutip BBC.
Baca Juga: PM Inggris Bakal Larang Warganya Pelihara Anjing Ras American XL Bully
Mereka juga mengatakan, bahwa dengan mempublikasikan laporan tersebut, mereka dengan sengaja mengambil risiko melanggar hukum.
Setelah artikel-artikel itu dipublikasikan, Kementerian Pertahanan Prancis mengajukan keluhan hukum atas pelanggaran rahasia pertahanan nasional.
Komite Perlindungan Jurnalis (CPJ) mengutuk penangkapan Lavrilleux dan meminta agar semua penyelidikan pidana terhadapnya dihentikan.
CPJ mengatakan bahwa polisi harus menghindari menginterogasi Ariane terkait sumber-sumber informasinya.
“Jurnalis harus dapat secara bebas melaporkan masalah pertahanan dan keamanan nasional. Menginterogasi wartawan tentang sumber-sumber rahasia mereka menempatkan mereka di bawah tekanan yang tidak pantas dan dapat memiliki dampak yang menghentak pada pelaporan tentang pertahanan,” kata Attila Mong, perwakilan CPJ untuk Eropa. (Mtr/hm22)
