Kalaupun dinilai berhasil, dana yang dikucurkan untuk mengatasi stunting di Kabupaten Langkat sebesar Rp71 miliar sepanjang 2022 hingga 2023. Angka 1,7 persen dari besaran dana tersebut, sangat patut disebut jauh dari kata berhasil.
Selain itu, dugaan adanya fee proyek di Dinas PUPR Langkat juga disoroti kelompik mahasiswa tersebut.
“Copot Kepala Dinas PUPR Kabupaten Langkat terkait adanya dugaan fee proyek di dinas tersebut,” tegas Ari.
Baca juga : Pelantikan 831 PPS Pilkada se Kabupaten Langkat Semrawut, Pj Bupati Sempat Ambil Alih Acara
Hal itu terkait dugaan adanya Kolusi dan Nepotisme di Pemkab Langkat yang melibatkan Dinas PUPR, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Informasi, adanya penambahan persyaratan tender yang dinilai tidak objektif dan diskriminatif terhadap kontraktor di Kabupaten Langkat.
