Keprihatinan akibat imbas RPMK juga diutarakan Yahya Zaini, Anggota Komisi IX Fraksi Golkar. Disebutkan, regulasi ini bisa berimbas buruk terhadap para petani, buruh pabrik, dan pedagang kecil yang bergantung pada industri tembakau.
“Tembakau sebagai komoditas strategis sudah memberikan kontribusi signifikan bagi pendapatan negara. Hanya kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) bakal terus-menerus membebani industri, dan bisa mengurangi penerimaan negara di tahun mendatang,” imbuhnya.
Yahya pun merekomendasikan 3 langkah strategis dalam meminimalisir efek dari RPMK. Pertama, membangun opini publik yang setara untuk memberikan pandangan dari sejumlah sisi, begitu juga ekonomi dan cukai.
Baca juga:Indonesia Digempur Rokok Ilegal, Kerugian Negara Capai Miliaran Rupiah
Kedua, melakukan lobi politik oleh para pemilik pabrik rokok besar. Terakhir, membuka pilihan melakukan judicial review terhadap PP Nomor 28 Tahun 2024 maupun RPMK yang akan datang apabila merasa keberatan.
“Jika merasa keberatan, jalur judicial review ke Mahkamah Agung (MA) dapat sebagai pilihan,” tutup Yahya. (sdnws/hm16)
