Jakarta, MISTAR.ID

Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament (APSyFI) melaporkan bahwa sebanyak 60 perusahaan tekstil terpaksa tutup dalam dua tahun terakhir, yang menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap sekitar 250.000 karyawan.

Ketua Umum APSyFI, Redma Gita Wirawasta, menjelaskan bahwa penutupan pabrik-pabrik tekstil tersebut disebabkan oleh maraknya impor ilegal yang membanjiri pasar domestik, sementara pengendalian arus impor dinilai tidak diawasi dengan ketat oleh pemerintah.

“Tahun 2024 sudah banyak pabrik yang tutup. Sekitar 60 perusahaan di sektor hilir dan tengah industri tekstil telah berhenti beroperasi. Akibatnya, sekitar 250.000 karyawan mengalami PHK,” kata Redma dalam keterangan tertulisnya dikutip, Rabu (18/12/24).

Redma mengungkapkan bahwa maraknya impor ilegal telah memperburuk kondisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT), yang saat ini tengah memasuki fase deindustrialisasi setelah 10 tahun terakhir.

Baca Juga : Pemerintah Berencana Ubah Skema Bansos, Atasi PHK dan Pengangguran

Ia juga menceritakan bahwa industri tekstil sempat pulih ketika impor dari China berhenti pada 2021 akibat pandemi. Namun setelah kebijakan lockdown dicabut, impor kembali dibuka dan produk impor ilegal kembali membanjiri pasar, yang akhirnya memaksa perusahaan menghentikan operasionalnya.

“Kondisi ini juga berdampak pada sektor terkait, seperti industri petrokimia dan produksi Purified Terephthalic Acid (PTA), yang merupakan bahan baku utama tekstil,” jelasnya.

Redma berpendapat bahwa gangguan produksi PTA akan berdampak pada penurunan permintaan listrik di sektor tekstil. Menurutnya, impor ilegal merupakan penyebab utama keruntuhan industri TPT dan sektor terkait.

“Masalahnya adalah impor yang tidak terkendali. Hal ini menurunkan utilisasi industri kita dan berdampak pada sektor lain, seperti listrik dan logistik,” jelasnya.

Industri tekstil sebenarnya sangat penting bagi perekonomian Indonesia, dengan kontribusi sebesar 11,73 persen terhadap konsumsi listrik sektor industri dan 5,56 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.