Dairi, MISTAR.ID

Kinerja dan fungsi pengawasan Inspektorat Kabupaten Dairi dipertanyakan warga setelah proyek fisik Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2024 ditemukan baru dikerjakan pada tahun 2025. Praktik ini dinilai berpotensi menimbulkan indikasi korupsi.

Koordinator Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Sumatera Utara, Robinson Simbolon, menyoroti lemahnya pengawasan dan evaluasi penggunaan anggaran oleh Inspektorat Dairi.

"Ini bukan kasus pertama. Dari tahun ke tahun, banyak proyek DD di Dairi yang tidak selesai tepat waktu. Ini bisa menyeret para kepala desa ke dalam kasus korupsi," ujar Robinson, Senin (24/2/25).

Robinson mengungkapkan, pihaknya memiliki data proyek fisik DD yang bermasalah, seperti pengaspalan jalan di Dusun III, Desa Sileuh-leuh Parsaoran, Kecamatan Sumbul. Dana proyek ini telah ditarik dari rekening desa pada 2024, namun pengerjaannya baru dimulai pada 2025.

Hal serupa juga terjadi di Desa Pegagan Julu VII, Sumbul. Kepala Desa Juara Purba mengakui ada lima item proyek fisik DD 2024 yang belum selesai dikerjakan.

Ketika dikonfirmasi, Kepala Inspektorat Dairi, Eddy Banurea, tidak dapat dihubungi. Sementara itu, Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kecamatan Sumbul, Jun Charles Lumbanbatu, membenarkan adanya keterlambatan proyek pengaspalan di Dusun III, Desa Sileuh-leuh Parsaoran.

"Proyek ini diajukan pada tahap dua Dana Desa 2024 sekitar Juli atau Agustus. Kalau pengerjaannya molor ke 2025, silakan tanyakan langsung ke pihak desa," ujarnya.

Jun Charles menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan monitoring ke desa tersebut pada Januari 2025. Kepala desa telah membuat laporan yang mengakui adanya pekerjaan yang belum selesai.

"Kami selalu menegaskan agar proyek selesai pada tahun anggaran berjalan. Jika tidak selesai, seharusnya dana tersebut di-SILPA-kan. Jika ada pelanggaran, maka tanggung jawab ada di pihak desa," tegasnya.

Ketika dikonfirmasi melalui WhatsApp pada Senin (24/2/2025), Kepala Desa Sileuh-leuh Parsaoran, Agustina Silaban, belum memberikan tanggapan terkait pencairan anggaran proyek di 2024. Begitu juga terkait pagu anggaran proyek yang diduga sebesar Rp189.588.350 dengan ukuran 300 x 3 meter.

Sebelumnya, MISTAR.ID memberitakan bahwa proyek pengaspalan di Dusun III, Desa Sileuh-leuh Parsaoran diduga dikerjakan asal-asalan dan sarat indikasi korupsi. Sejumlah media menemukan langsung proses pengerjaan yang berlangsung di lapangan dengan kualitas yang diragukan.

Beberapa pekerja di lokasi yang bermarga Simbolon dan Sagala mengaku hanya sebagai tenaga pengaspal tanpa mengetahui rincian proyek.

"Soal papan informasi, pagu anggaran, dan teknis lainnya kami tidak tahu, kami hanya bekerja mengaspal," ujar Simbolon kepada media.

Dugaan penyimpangan ini semakin menguatkan sorotan terhadap kinerja Inspektorat Dairi dalam mengawasi penggunaan Dana Desa. (manru/hm17)