Jakarta, MISTAR.ID
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melempar kode akan kembali melakukan reshuffle menteri. Kode soal wacana reshuffle kabinet diungkap Jokowi saat dirinya meresmikan Bendungan Sukamahi, Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (23/12/22) lalu.
Reshuffle menteri di sisa masa jabatan pemerintahan Jokowi ini memang membuat riuh, pro dan kontra. Partai koalisi pengusung Jokowi pun memberikan kisi-kisi menteri yang mungkin akan direshuffle.
Sebelum itu, Jokowi pernah menyatakan rencana reshuffle kabinet selalu ada. Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat meninjau Stasiun Kereta Cepat Indonesia China di Stasiun Kereta Cepat Tegalluar, Cileunyi, Kabupaten Bandung, Kamis (13/10/22).
Baca juga:Isu Reshuffle, NasDem: Apapun Keputusannya, Jokowi Itu Sahabat
Jokowi mengatakan hal tersebut saat wartawan bertanya soal apakah ada rencana reshuffle setelah NasDem mengumumkan Anies Baswedan sebagai capres. Saat itu, Jokowi menyebut rencana tersebut akan diputuskan dilakukan atau tidak.
“Rencana selalu ada. Pelaksanaan nanti diputuskan,” kata Jokowi.
PKB mendengar kabar bahwa Jokowi akan mereshuffle jajaran menterinya pada Januari mendatang.
“Dengarnya Januari ini tapi kita lihat saja dan serahkan sepenuhnya ke Presiden,” kata Ketua DPP PKB Daniel Johan kepada wartawan, Jumat (23/12/22).
Daniel Johan mengaku belum mendengar secara pasti siapa menteri yang akan direshuffle Jokowi. Namun ia yakin bahwa menteri dari PKB akan aman dari reshuffle kali ini.
“Saya belum dengar kepastian siapa saja, isunya ada yang diganti ada pula yang reposisi. Insyallah PKB aman,” ucapnya.
Meski belum mengetahui sosok menteri yang bakal direshuffle, dia menyoroti kinerja menteri di bidang pangan dan ekonomi. Sebab, kata dia, urusan pangan dan ekonomi sangat penting.
“Urusan pangan dan ekonomi sangat penting,” kata dia menyampaikan sorotan.
Baca juga:Jokowi Beri Sinyal Reshuffle Kabinet Lagi
PPP Soroti Kinerja Menteri Bidang Ekonomi
PPP merespons kode Presiden Jokowi yang membuka kemungkinan untuk kembali melakukan reshuffle kabinet. PPP menyebut urusan kocok ulang pembantu Presiden sudah menjadi hak prerogatif Jokowi.
“Ya itu hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo ya mau menambah, mereshuffle atau mengurangi itu semuanya hak prerogratif dari beliau sebagai pemegang mandat konstitusi,” kata Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi atau Awiek, kepada wartawan, Jumat (23/12/22).
Awiek menyebut PPP akan mengikuti apapun yang diputuskan oleh Jokowi. Menurutnya, Jokowi tentu memiliki parameter tersendiri untuk mengevaluasi kinerja para menterinya di Kabinet Indonesia Maju.
“Apakah itu yang di bidang politik hukum, apakah itu bidang ekonomi, ataupun di bidang pertahanan maupun kemaritiman dan investasi. Nah di bidang-bidang itu tentu presiden memiliki parameter-parameter kerja untuk bisa mengevaluasi para menterinya,” ucapnya.
Lebih lanjut, Awiek menyoroti kinerja menteri yang fokus kerjanya di bidang ekonomi dan ketahanan pangan. Menurutnya, kinerja menteri dalam dua bidang tersebut perlu ditingkatkan lagi karena akan menghadapi ancaman resesi global ke depan.
“Memang kalau dilihat target pertumbuhan ekonomi, ya bidang ekonomi perlu melakukan (peningkatan) performance-nya lagi ya kaitannya menghadapi ancaman resesi global, kaitannya dengan ketahanan pangan global. Bagaimana kesiapan Indonesia, itu saya kira perlu dapat titik tekan dari Presiden Jokowi,” imbuhnya. (detik/hm06)
