Papua, MIstar.ID
“Saya tahu ini mungkin terdengar keras bagi sebagian orang, tetapi ini faktanya. Jika Anda tidak ingin mati, jangan datang ke Papua.”
Kutipan itu disampaikan Silwanus Sumule, seorang dokter yang bekerja di Jayapura. Dia mengatakannya dalam sebuah wawancara melalui telepon baru-baru ini dengan The Jakarta Post.
Silwanus juga juru bicara tim tanggapan Covid-19 Papua, ketika kasus Covid-19 pertama terdeteksi di Indonesia, langsung tahu kalau Papua tidak siap untuk menangani penyakit yang sangat menular tersebut.
Hanya ada tujuh pulmonolog dan 73 ventilator di sekitar 45 rumah sakit di provinsi ini, menurut hitungan resmi.
Papua juga memiliki persediaan jas hazmat yang sangat terbatas dan hanya sekitar 10.000 kit uji cepat. Setidaknya 60.000 kekurangan dari yang dibutuhkan, menurut Silwanus.
“Kami tidak siap, tetapi kami harus siap dengan sumber daya apa pun yang kami miliki karena musuh sudah ada di sini. Bahkan dalam keadaan normal, kami memiliki infrastruktur medis yang sangat terbatas dan kekurangan pekerja, “katanya.
Papua sudah melakukan pembatasan wilayah, dengan menutup bandara dan pelabuhan dalam upaya untuk membendung penyebaran Covid-19. Tindakan ini diambil tak lama setelah provinsi tersebut mencatat dua kasus pertama yang dikonfirmasi pada 22 Maret 2020 lalu.
Namun, jumlah kasus terus meningkat. Pemerintah daerah berjuang untuk menahan penyakit ini, namun kesulitan melacak kasus-kasus baru akibat terbatasnya pasokan alat tes dan alat pelindung diri(APD).
Hingga Minggu, Papua telah mencatat 141 kasus yang dikonfirmasi dan enam kematian, menurut Departemen Kesehatan. Semua adalah kasus impor yang dibawa oleh orang-orang yang bepergian kembali dari Jawa dan Sulawesi.
“Jadi, tolong jangan datang ke sini, jangan beri kami lebih banyak kasus impor baru. Mari kita tangani apa yang sedang terjadi sekarang,” kata Silwanus.
Sebaliknya, provinsi tetangga Papua Barat hanya mencatat 16 kasus dan satu kematian. Namun, Silwanus mengatakan jumlah infeksi yang tercatat lebih rendah di Papua Barat, juga bisa menjadi cerminan dari kurangnya penelusuran dan pengujian.
Papua Barat, menurut Silwanus, bahkan tidak memiliki mesin uji reaksi rantai polimerase (PCR), sehingga sangat bergantung pada Jakarta untuk memproses tes cepat dan PCR. Papua, di sisi lain, hanya memiliki satu mesin di Jayapura.
Masalah lain adalah bahwa semua rumah sakit besar di Papua berlokasi di kota-kota besar. Dengan medan geografis yang berat dan kurangnya fasilitas kesehatan, ada kekhawatiran serius tentang bagaimana orang-orang di dataran tinggi dapat mengurangi wabah begitu virus mencapai mereka.
Beberapa kasus telah ditemukan di beberapa daerah terpencil Papua, termasuk satu kasus yang dikonfirmasi di Kabupaten Mamberamo Tengah di pegunungan Pegunungan Tengah dan satu di Wamena, sebuah kota di Lembah Baliem.
“Itu berarti virus telah berkembang ke beberapa daerah di dataran tinggi, tetapi kami tidak akan menyerah begitu saja. Kami akan mencoba untuk fokus melacak kontak kasus-kasus ini. Kami telah mencatat 130 kontak kasus di Mamberamo, ”kata Silwanus.
“Jika virus itu menginfeksi lebih banyak orang di dataran tinggi terpencil, itu akan menjadi masalah serius bagi kita.”
Sekitar empat minggu lalu, Freddy Edowai (32), seorang pegawai negeri sipil yang bekerja di Kabupaten Deiyai, wilayah Pegunungan Tengah, melakukan perjalanan sekitar 130 kilometer ke Nabire untuk mengunjungi istri dan anaknya.
Namun dia tak bisa kembali ke Deiyai karena pemerintahan Nabire telah memberlakukan kuncian dan menutup jalan yang menghubungkan kabupaten.
Deiyai dan kabupaten-kabupaten terpencil lainnya di Papua, seperti Paniai, Intan Jaya dan Dogiyai, juga telah melakukan tindakan serupa.
“Saya pikir menutup jalan adalah pilihan terbaik kami untuk mencegah virus menyebar ke daerah pedesaan,” kata Freddy.
“Orang-orang dapat membantu pihak berwenang dengan tetap tinggal di rumah.”
Tumbuh di Deiyai, katanya, kabupaten ini telah lama berjuang dengan minimnya akses ke air bersih dan perawatan kesehatan dasar.
Di Nabire, sementara ini, tiga kasus yang dikonfirmasi telah dicatat dan pihak berwenang sedang melakukan tes cepat pada puluhan orang di bawah pengawasan (ODP).
“Kami benar-benar bekerja dengan sumber daya yang terbatas. Jas hazmat yang kami miliki hanya cukup untuk beberapa hari ke depan,” kata Frans Sayori, juru bicara tim tanggapan Nabire Covid-19, baru-baru ini.
Rumah Sakit Umum Daerah Nabire sekarang menjadi rumah sakit rujukan untuk Covid-19 yang mencakup setidaknya empat kabupaten lain di daerah pegunungan terpencil.
Sejumlah pekerja medis telah memutuskan untuk menggunakan uang mereka sendiri untuk membeli sepatu bot, kacamata dan bahkan jas hujan untuk melindungi diri mereka sendiri.
“Rekan pekerja medis saya meminta saya untuk melakukan tes pada mereka karena mereka berisiko lebih tinggi karena mereka berhubungan dekat dengan pasien dan ODP yang dikonfirmasi, tetapi kami tidak memiliki cukup alat tes cepat. Saya harus menggunakannya untuk ODP dulu, ”kata Frans.
Pembatasan masuk ke provinsi telah menghambat distribusi bantuan di Nabire. “Beberapa individu dan organisasi telah mengatakan kepada kami bahwa mereka ingin mengirim bantuan kepada kami, seperti jas hazmat, tetapi sulit untuk menghubungi kami,” kata Frans.
“Dapat dimengerti untuk mengunci area. Tapi saya berharap akan ada solusi untuk distribusi bantuan. Tolong bantu kami agar bisa tiba di Nabire.”
Sementara itu, jumlah kasus yang dikonfirmasi di Kabupaten Mimika secara bertahap melampaui jumlah yang tercatat di kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, dua daerah yang paling parah terkena dampaknya pada awal wabah.
Pada hari Minggu, 41 kasus dan tiga kematian telah dicatat di Mimika, diikuti oleh kota Jayapura dengan 39 kasus dan tiga kematian dan Kabupaten Jayapura dengan 29 kasus dan satu kematian, menurut tim tanggapan Covid-19 Papua.
Namun, angka kematian provinsi berbeda dari angka Kementerian Kesehatan.
John Giyai (41), warga ibu kota Mimika, Timika, telah tinggal di rumah selama sebulan dan tidak melihat keluarganya di Asmat, Papua.
Dia telah mencoba yang terbaik untuk menjaga kebersihan pribadi dan menghindari tertular penyakit saat mengisolasi diri.
“Jika saya terinfeksi, saya pikir peluang saya untuk bertahan hidup sangat kecil karena fasilitas kesehatan kami tidak siap untuk ini,” kata John.
“Pihak berwenang mengatakan kami harus membersihkan dengan air bersih, tetapi saya tahu ada banyak orang [di Timika] yang tidak memiliki akses ke air bersih,” katanya.
“Mereka mengatakan kepada kami untuk memakai masker, tetapi masker menghilang pada awal Maret di Timika.”
Kurangnya informasi dari pemerintah setempat telah membuat orang tidak menyadari ancaman yang ditimbulkan oleh Covid-19, dan John mengatakan, dia memperhatikan beberapa tetangganya masih tetap bergaul berkelompok.
Sementara setiap daerah di Indonesia mengatakan tidak siap menghadapi pandemi, Papua adalah salah satu provinsi yang paling rentan.
Wilayah ini memiliki salah satu tingkat stunting tertinggi di negara di Indonesia yakni 32,8 persen, menurut Riset Kesehatan Dasar 2018 (Riskesdas), sebuah indikasi kekurangan mikronutrien dan kebersihan yang tidak mencukupi.
Data Statistik Indonesia dari tahun 2019 juga menunjukkan bahwa Papua memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia yaitu 27,53 persen.
Penyakit Covid-19 muncul di Papua tidak lama setelah pecahnya kekerasan komunal yang mematikan akhir tahun lalu. Menurut para pengamat, kejadian ini dapat memperburuk penanganan wabah tersebut.
Sebuah laporan baru-baru ini oleh Institut Analisis Kebijakan Konflik (IPAC) menemukan masih ada ketegangan dan banyak orang asli Papua menggambarkan virus tersebut dibawa oleh para migran non-pribumi dan militer, yang semakin menambah kebencian dan kecurigaan.
IPAC merekomendasikan bahwa pemerintah “mendukung pemerintah provinsi dalam upaya penguncian [Covid-19], sambil memastikan pengiriman pasokan kemanusiaan tanpa hambatan”.
Sumber: The Jakarta Post
Pewarta: Julyana Ang
Editor: Luhut Simanjuntak
