Jakarta, MISTAR.ID
Duta Besar (Dubes) Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Piket, menyatakan dukungannya atas rencana pemindahan ibu kota Indonesia ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Menurutnya, rencana ini menunjukkan kebijakan kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara.
“Ini negara berdaulat yang juga menganut kebijakan berdaulat, jadi semua perwakilan diplomatik harus mengikuti aturan nasional (Indonesia),” kata Dubes Piket di Jakarta, Rabu (26/7/23).
Namun, Uni Eropa akan tetap mempertahankan kantornya di Jakarta saat memang waktunya peralihan ke IKN.
Baca juga : Ini Alasan Menko Luhut Memperkerjakan Bule di Proyek IKN
Menurutnya, kantor di Jakarta ini hadir untuk melanjutkan kerja sama penting lainnya seperti ekonomi, pendidikan, dan urusan ASEAN.
“Kami harus mencari solusi praktis karena nanti kita harus tetap berkantor di Jakarta untuk urusan bisnis, kebudayaan, konsuler, pendidikan atau urusan ASEAN,” ujarnya.
“Bagi kami, tentu saja, ini merupakan tantangan logistik, bahkan finansial,” kata Piket. Ia sendiri mengunjungi IKN pada akhir tahun 2021.
Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN mengatakan sebanyak 21 negara anggota Uni Eropa berminat berinvestasi di IKN. Menurut Bambang, minat ini akan ditindaklanjuti secara serius.
Baca juga : Ini Jumlah dan Rincian Dana Pembangunan IKN Hingga 2024
“Kepentingan negara-negara Uni Eropa dalam pembangunan IKN akan dicermati secara serius untuk memenuhi ekspektasi pemerintah sebesar 80 persen pendanaan berasal dari investor,” kata Bambang Susantono.
Indonesia memperkirakan pembangunan IKN menelan biaya USD35 miliar (sekitar Rp524,7 triliun), di mana 20 persennya berasal dari APBN dan 80 persen sisanya akan ditanggung oleh kemitraan publik-swasta.
Pemerintah telah menyusun rencana pengembangan IKN tahun 2022-2045 yang meliputi lima tahapan pengembangan.
Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus melakukan percepatan pembangunan IKN yang sudah mencapai 29 persen untuk persiapan HUT RI tahun depan. (medcom/hm18)
