Medan, MISTAR.ID – Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Musa Rajekshah mengatakan segera menyurati Kabupaten/Kota untuk mengingatkan serapan anggaran stunting.
“Jangan sampai seperti tahun 2022 lalu yang banyak sisa. Kita sampaikan kepada bupati jangan hanya dana stunting dibantu dari pusat saja yang digunakan, tapi dana APBD juga. Misalnya diperuntukkan pada sanitasi yang sehat. Kemudian bantuan penanganan gizi harus sejalan dengan desa mana yang stuntingnya tinggi,” kata Musa Rajekshah dalam acara Forum Konsolidasi Percepatan Penurunan Stunting (PPS) dan Rembuk Stunting Provinsi Sumut di Hotel Santika Medan, Senin (29/5/23).
Selain itu, menurutnya peran Posyandu di desa perlu diaktifkan, sehingga tidak lagi hanya sebatas menunggu tim pendamping stunting saja. “Tentu kita harus optimis mengejar target 14 persen di tahun 2024 nanti,” sebutnya.
Baca Juga: Bantu Cegah Stunting Warga Asahan Diajak Gemar Makan Ikan
Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumut M Irzal menjelaskan hal senada. Irzal membeberkan, pada tahun 2023, total anggaran yang diberikan untuk penanganan stunting berjumlah Rp493 miliar untuk disalurkan kepada 33 Kabupaten/Kota di Sumut.
“Pada pelaksanaan kegiatan seperti ini, kita menyatakan anggaran harus terserap dengan baik. Strategi kita menggerakkan tim percepatan di tingkat desa. Kedua, melaksanakan mini loka karya di tingkat kecamatan dan terakhir harus melaksanakan audit kasus stunting,” terangnya.
Menurutnya, anggaran ini harus direalisasikan dengan tepat sasaran agar angka stunting dapat turun sesuai dengan yang telah ditargetkan.
Baca Juga: Tekan Angka Stunting, Pemkab Gandeng Polres Batu Bara
“Karena waktu kita masih tersisa 1,5 tahun menuju target 2024 sebesar 14 persen. Makanya kami dengan Wagub mendorong Kabupaten/Kota untuk merealisasikan anggaran ini,” pungkasnya. (Anita/hm20)
