Medan | MISTAR.ID – Menjelang akhir 2019, serapan anggaran di Pemerintah Kota (Pemko) Medan, terhitung Januari hingga Oktober 2019, baru terealisasi hanya 47 persen dari APBD 2019 sebesar Rp6,3 triliun.
“Begitulah kondisinya saat ini,” kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan T Sofyan, ketika ditemui di ruang kerjanya lantai II Balaikota, Rabu (30/10/19).
Meskipun demikian, Kepala BPKAD Kota Medan ini optimis sebelum akhir tahun serapan anggaran terealisasi seratus persen. “Ya kita berdoa saja semoga anggaran yang sudah ditetapkan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya,” ujar Sofyan.
Ketika ditanya kendalanya apa, orang nomor satu di BPKAD Kota Medan itu mengatakan, 47 persen baru terealisasi, kemungkinan besar untuk penghematan anggaran. Namun, demikian, diharapkan semua OPD segera membuat laporan keuangannya yang telah digunakan. “Kita tunggu saja laporan dari OPD,” ujarnya.
Masih katanya, serapan anggaran bakalan meningkat dikarenakan triwulan empat ini semua OPD akan melakukan pekerjaannya sehingga terelisasi semua. “Kita sudah melihat satu persatu OPD telah melakukan pekerjaannya salah satunya pembangunan insfrastruktur, drainase dan lainnya. “Kita harus optimis,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim SE mengimbau kepada seluruh pejabat Pemko Medan untuk tidak takut menggunakan anggaran. Sebab, anggaran yang sudah ditetapkan itu harus dipergunakan untuk kepentingan rakyat. “Makanya dari rakyat ya untuk rakyat juga,” kata Hasyim SE.
Jika takut, lanjutnya, menggunakan anggaran maka semua program pemko Medan yang sudah terjadwal akan sia-sia. “Kerjakan saja dengan anggaran yang sudah tersedia. Yang penting adalah bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Pemprovsu Kebut Proyek
Sementara iyu, serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) masih rendah, menjelang akhir Tahun Anggaran 2019. Berdasarkan data, serapan anggaran Pemprov Sumut dari aplikasi Sumut Smart Province, Rabu (30/10) siang, serapannya baru 63,37%.
Data itu menunjukkan, baru sekitar Rp9,332 triliun anggaran yang terserap dari total anggaran belanja yang mencapai Rp14,726. Organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki program pekerjaan fisik, merupakan bagian yang belum maksimal menyerap anggaran.
Pemprov Sumut sendiri telah mengevaluasi kinerja penyerapan anggaran yang masih rendah ini. Seluruh OPD didorong untuk mempercepat penyerapan anggaran dengan mengebut pengerjaan proyek fisik.
“Sudah ada evaluasi. Pak Gubernur juga sudah mengimbau agar seluruh OPD memaksimalkan penyerapan anggaran,” kata Kepala Biro Humas Pemprov Sumut, Muhammad Ikhsan, Rabu petang.
Selain instruksi untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan dan proyek, seluruh OPD juga harus memperhatikan kualitas pengerjaan. Jangan sampai, hanya karena mengejar target penyerapan, aspek kualitas justru dikesampingkan.
“Intinya semua pekerjaan harus berguna untuk masyarakat. Membawa manfaat yang maksimal untuk masyakat,” katanya.
Menurut dia, penyerapan anggaran seharusnya bisa lebih besar dari yang tercantum di aplikasi Sumut Smart Province. Sebab, hingga kini banyak kegiatan atau proyek yang telah dilaksanakan masing-masing OPD, namun belum mencairkan anggaran.
“Ada kegiatan atau proyek yang sudah rampung atau sedang berjalan. Tapi belum pencairan,” ungkapnya.
Untuk itu, pihaknya meminta OPD terkait untuk segera mengajukan pencaiaran anggaran sesuai aturan atau prosedur yang berlaku. Kontrol terhadap pencairan dan pelaksanaan proyek juga terus dimaksimalkan.
Sebelumnya, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengaku sudah mengetahui lambatnya penyerapan anggaran tersebut. Dia juga mengakui adanya kelemahan dalam penyerapan anggaran. “Penyerapan anggaran ini yang sedang dievaluasi,” kata Edy.
Reporter: Daniel/Adi Wasgo
EDitor: Luhut Simanjuntak
