Medan, MISTAR.ID
Lembaga Lanjut Usia Indonesia (LLI) Sumatera Utara (Sumut) meminta perhatian dari Provinsi Sumut berupa bantuan anggaran untuk lansia di Sumut dan itu mendapat respon positif dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Respon yang sama juga dilakukan Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting setelah mendengar keinginan LLI Sumut. Ia mengaku mendukung permintaan tersebut.
“Karena kemarin mereka kan mengadu langsung ke Gubernur. Dan pengajuan anggaran mereka kita masukkan di 2023. Ada sekitar Rp200 juta diajukan,” terang Baskami pada Mistar, Jumat (14/7/23).
Begitupun untuk anggaran ini masih dalam pengajuan dan pihaknya masih mempelajari hal ini.
Baca juga: Anggaran untuk Lansia Sumut Dipertanyakan, Ini Keterangan Kadis Sosial
“Masih terus kita godok,” sebutnya.
Saat ditanyakan tentang anggaran 2022 yang dikatakan LLI Sumut tidak keluar. Baskami mengatakan belum sampai informasi itu kepadanya.
“Yang 2022 tidak sampai informasi ke saya,” tukasnya.
Seperti diketahui, dalam kegiatan Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) yang digelar Provinsi Sumut Tahun 2023 di Aula Tengku Raja Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Rabu (12/7/23) kemarin, Ketua LLI Sumut, Nabari Ginting meminta agar anggaran untuk lansia yang tergabung dalam lembaga itu diakomodir.
Sebab anggaran pernah keluar di tahun 2021 namun selebihnya tidak keluar lagi.
Baca juga: Saat HLUN, Realisasi APBD Provinsi Sumut Bagi Lansia Dipertanyakan
Menanggapi keluhan ini langsung di respon oleh Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi dan akan dimasukkan anggarannya lagi ke APBD Sumut. Namun, Pemprov Sumut masih mempelajari hal ini.
Terpisah, Kepala Dinas Sosial Pemprov Sumut, Sri Suriani Purnamawati mengatakan biasanya untuk bantuan-bantuan sosial itu berupa anggaran atau dana bisa ditampung.
“Namun, sesuai arahan Pak Gubsu itu kemarin sebaiknya dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Jadi, saya akan kordinasi dulu dengan Biro Kesra,” katanya.
Baca juga: Dinas Sosial Toba akan Salurkan Bantuan Kepada 570 Penyandang Disabilitas Dan Lansia
Namun, diungkapkan oleh Sri, untuk di 2023 ini belum bisa karena sudah selesai Perubahan APBD dan sudah diketok.
“Jadi masih dalam pengajuan. Saya rencananya mengajukan di 2024. Itu juga tergantung ketersediaan anggaran. Karena kita banyak kegiatan di 2024 ada Pilkada, Pileg, ada untuk KPU dan ada untuk PON. Jadi kita coba untuk prioritaskan. Tapi usulan mereka artinya kita pertimbangkan dan sudah menjadi masukan,” terangnya. (anita/hm17)
