Medan, MISTAR.ID

Hingga awal November 2022, Realisasi penyerapan anggaran belanja APBD tahun 2022, di 33 Kabupaten/Kota dan termasuk Provinsi Sumatera Utara belum sampai 70 persen. Hal ini, menjadi catatan dan evaluasi bersama dalam peningkatan serapan belanja di Sumut ini.

Masih rendahnya serapan belanja di Sumut  pada ujung tahun 2022 ini. Makanya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI melaksanakan Rapat Kordinasi Evaluasi Penyerapan Anggaran APBD Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara Tahun 2022 dan Penanganan Dampak Inflasi, berlangsung di Grand City Hall, Rabu (2/11/22).

Gurbernur Sumut, Edy Rahyamadi mengatakan bahwa pihaknya bersama Forkompimda Sumut dan Forkompimda Kabupaten/Kota melakukan evaluasi dalam waktu 4 bulan sekali. Sehingga dalam setahun kita lakukan tiga kali.

Baca juga:Polda Sumut Siap Kawal Penyerapan Anggaran APBD 2022

“Dalam penutupan akhir tahun dalam mengevaluasi khususnya dalam pengelolaan keuangan tahun 2022 yang ada di Sumatera Utara di 33 Kabupaten/Kota,” kata Gubernur Edy kepada wartawan usai acara tersebut.

Untuk mengantisipasi rendahnya serapan anggaran tidak terulang kembali, Gubernur Edy Mengatakan pihaknya melakukan kajian dan analisa untuk APBD tahun 2023 nantinya.

“Yang kedua, kita juga melakukan evaluasi untuk di tahun 2023, seharusnya sudah direncanakan pada bulan 11 ini, dilakukan lelang tender, ini kita panggil yang mana yang belum diatur, dalam percepatan kelolaan keuangan dalam hal pembangunan,” jelas mantan Pangkostrad itu.

Untuk dampak inflasi, Gubernur Edy mengklaim mampu mengendalikan dan atas hal itu, Pemprov Sumut diganjar bonus dari Pemerintah Pusat Rp 10,3 miliar.

“Inflasi tahunan, terurai sudah di Sumatera Utara cenderung ke bahan pokok, ada cabai merah, ada bawang putih, daging ayam dan telur ayam,” sebut mantan Ketua Umum PSSI itu.

Gubernur Edy menjelaskan ada masukan dari BPK bahwa pengendalian inflasi dengan pengeluaran uang yang harus dilakukan dan sesuai dengan kebutuhan tetap sasaran atau tidak?.

“Uraian pas dengan waktu dan penyerapannya. Ini lah implementasi dari Kabupaten/Kota, kita tindak lanjuti,” kata Gubernur Edy.

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, mengatakan harus ada pembinaan dan perencanaan tepat serta cepat dilakukan pemerintah daerah dalam serapan belanja menggunakan APBD.

Agus mengingatkan kepada seluruh Kepala Daerah di Sumut untuk tidak sangsi mengambil keputusan selama keputusan dilakukan kordinasikan dan kolaborasi dengan pihak terkait untuk tidak terjadi indikasi korupsi.

“Salah satu kendala realisasi penyerapan anggaran adalah aparat (Bupati/Walikota) dalam mengambil keputusan. Ini wujud dari kolaborasi bersama untuk mendukung itu, tidak perlu ragu-ragu kepala daerah dan jajarannya mendukung,” kata Agus.

Baca juga:PU Simalungun Dapat Penambahan Anggaran 43,2 M

Sementara itu, Kapolda Sumut, Irjen Pol. RZ Panca Putra Simanjuntak mengatakan sesuai dengan perintah dan arahan Presiden RI, Joko Widodo meminta Kepala Daerah memaksimalkan penyerapan anggaran untuk mengantisipasi inflasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Kita evaluasi dari masukkan teman-teman proses penyerapan itu, waktu tinggal dua bulan lagi dan kita mengimbau untuk memaksimalkan penyerapan anggaran itu,” kata Panca.

Acara ini, turut dihadiri Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah, 33 Bupati/Walikota dan Forkompimda Sumut dan Kabupaten/Kota, BPS Sumut, Bank Indonesia Perwakilan Sumut, Kejati Sumut dan jajarannya. (rahmad/hm06)