Medan, MISTAR.ID
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Medan mempertanyakan masih tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan realisasi belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Sorotan itu disampaikan juru bicara Fraksi PKS DPRD Medan Irwansyah SAg SH saat menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi terhadap Penjelasan Wali Kota Medan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2022 di ruang paripurna gedung DPRD Medan, Senin (19/6/23).
“Menurut laporan keuangan Anggaran Tahun 2022, Dana SiLPA APBD Kota Medan sebesar 548,544 Miliar. Fraksi PKS mempertanyakan kepada Pemerintah Kota Medan Kenapa SiLPA tahun 2022 begitu besar, apa yang menjadi penyebab dan kendala dana SiLPA yang begitu besar mengingat dana SiLPA di tahun anggaran 2021 juga cukup besar yaitu 1,1466 T. Dan apa proyeksi terhadap hal ini kedepannya. Mohon Penjelasannya,” tanya Irwansyah.
Baca juga : DPRD Medan Minta PUD Pasar Lebih Berinovasi dalam Penataan Pedagang
Selain itu, Fraksi PKS juga menyoroti realisasi belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Pada laporan keuangan realisasi terhadap belanja hibah Tahun Anggaran 2022 sangat rendah, yaitu sebesar 136,605 Miliar (38,11%). Dari yang kami amati, realisasi belanja hibah pada Dana BOS Satdiknas Negeri dan Dana BOS Satdiknas swasta realisasinya sangat rendah dari target anggaran 2022. Kami mempertanyakan kenapa hal ini bisa terjadi ? Mohon Penjelasannya,” kata Irwansyah.
Fraksi PKS juga mempertanyakan terkait Belanja Bantuan Sosial pada Dinas Sosial Kota Medan yang terealisasi 56,779 M (78,36%),
“Kami melihat di lapangan masih banyak yang belum menerima bantuan tersebut. Mengapa realisasi belanja bantuan sosial ini belum optimal, apa yang menjadi kendala? Mohon Penjelasannya,” ucap pria yang duduk di Komisi III DPRD Medan ini.
Baca juga : Ketua DPRD Medan Sambut Baik Rencana Wali Kota Naikkan Honor Kepling
Kemudian, Dari laporan keuangan adanya penurunan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021.
“Apa yang menjadi penyebab penurunan pendapatan BLUD ini, dan bagaimana proyeksi selanjutnya untuk meningkatkan pendapatan BLUD? Mohon Penjelasannya,” ungkapnya.
Terakhir, Fraksi PKS juga menyoroti rendahnya pendapatan dari sektor parkir tepi jalan umum yang saat ini di sebagian tempat sudah menggunakan e-parkir.
“Pada laporan keuangan Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar 113,129 Miliar (47,55%). Dari yang kami amati ada dua sektor yang pendapatan retribusi daerah rendah yaitu Penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum dan pemberian Perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing. Apa yang menjadi kendala dalam penyediaan pelayanan parkir tepi jalan umum ini belum optimal padahal Pemerintah Kota Medan telah menerapkan sistem e-parking. Mohon Penjelasannya,” tandasnya. (rahmad/hm18)
